KONTENISLAM.COM - Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa isu tiga periode kepresidenan maupun penambahan masa jabatan merupakan tindakan untuk mencari muka.
Namun relawan Jokowi Mania (JoMan) mengembuskan wacana penambahan masa presiden.
Wacana ini bikin pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio (Hensat) tertawa karena tahu JoMan adalah penikmat masa jabatan Jokowi.
"Ya kalau JoMan berpendapat bahwa Pak Jokowi perlu diperpanjang tiga tahun, ya saya sih ketawa saja. Karena dia kan salah satu penikmat berkuasanya Pak Jokowi. Jadi artinya dia menikmati jabatan dia seperti sekarang. Tapi seharusnya memang, sebagai intelektual yang saya percaya punya integritas, Eben itu, dia sebaiknya juga memikirkan hal-hal lain selain alasan-alasan yang dia utarakan," kata Hensat kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).
"Karena kondisi negara bagus pun atau sejelek apa pun, kalau memang harus ada pergantian, ya ada pergantian. Karena demi demokrasi dan demi kelanjutan negara," lanjutnya.
Hensat mengatakan alasan pandemi dan perbaikan ekonomi tak bisa dijadikan landasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
Sebab, penanganan pandemi dan perbaikan ekonomi bisa diwariskan kepada pemimpin selanjutnya.
"Kalau ada pandemi kemudian ada perbaikan ekonomi, ya itu kan bisa dilakukan oleh pemimpin selanjutnya. Pemilu mahal, ya memang demokrasi itu mahal. Jadi jangan kemudian mencari-cari alasan yang membuat seolah-olah sistem 5 tahun 1 periode dikali 2, 10 tahun, itu tidak baik," ujar Hensat.
Lagi pula, menurut Hensat, andaipun wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi nyata, kebijakan itu seharusnya tidak dinikmati oleh Jokowi, melainkan presiden berikutnya.
"Kalaupun kemudian dibuka wacana menambah jabatan presiden menjadi 8 tahun, ya itu berlakunya untuk the next president. Karena kalau sekarang bisa membuat sistem demokrasi kita kacau balau, terobrak-abrik dan beberapa sistem kaderisasi juga terganggu, termasuk ekonomi," ungkap dia.
Selain itu, lanjutnya, apa kata dunia akan perpanjangan jabatan presiden itu.
Menurut Hensat, hal itu malah akan membuat buruk citra Jokowi di mata internasional.
"Dan yang paling penting adalah bagaimana dunia internasional memandang Pak Jokowi dan Indonesia. Bahwa memang Pak Jokowi bukan sosok yang mencintai demokrasi, tapi menuju ke arah sistem yang menginginkan pemimpin itu abadi," kata Hensat.
Karena itu, Hensat meminta Joman kembali menelaah pendapatnya jika memang peduli terhadap Indonesia.
Dia mengatakan tak perlu mengobrak-abrik konstitusi demi sesuatu yang belum jelas kebaikannya bagi bangsa.
"Kalau menurut saya, tidak ada alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden 3 tahun setelah 2024 dengan alasan apa pun, termasuk COVID dan ekonomi yang terpuruk. Jadi jalankanlah demokrasi, silakan berkuasa, silakan memimpin negara ini, tapi tolong jangan obrak-abrik konstitusi untuk sesuatu yang halusinasi, yang belum jelas kebaikannya dan kebagusannya untuk Indonesia. Amandemen itu kan dasarnya perbaikan untuk sesuatu yang lebih maju, jadi kalau belum ketemu majunya, belum ketemu kebaruannya, ya nggak perlu mengubah-ubah konstitusi. Jadi temukan dulu kebaruannya," papar dia. [detik]
