KONTENISLAM.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut kasus eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam (FPI) Munarman tidak jelas.
"Kita patut bertanya sebenarnya penegak hukum ini punya bukti atau tidak untuk meneroriskan Munarman, karena sudah 4 bulan ditahan kasusnya tidak jelas," katanya di YouTube Refly Harun, Kamis 2 September 2021.
Menurut Refly Harun, jangan sampai ada bahasa 'dikandangkan dulu, bukti dicari belakangan'.
"Ini gejala yang tidak sehat tentunya dalam proses penegakan hukum," ungkapnya.
"Ini ada jawaban bahwa yang namanya Presiden Jokowi katanya tidak bisa memengaruhi penegekan hukum. Kalau hukumnya normal, iya," jelas Refly.
Refly Harun mengatakan, presiden wajib interensi kalau penegakan hukumnya tidak benar, tapi jangan intervensi kalau penegakan hukumnya benar.
"Pertanyaannya adalah terhdap Munarman, ini benar enggak penegakan hukumannya," tanya dia.
"Karena kalau tidak, sudah pasti dibebaskan jauh-jauh hari," tandas Refly Harun. [.pikiran-rakyat]
