KONTENISLAM.COM - Dalam pertemuan dengan petinggi partai politik (parpol) koalisi non parlemen pada Rabu, 1 September 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan.
Sekretaris Jenderal PBB, Affriansyah Ferry Noor mengatakan, Jokowi dengan tegas menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945, baik secara terbuka maupun terbatas.
“Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas,” ujarnya dalam wawancara, Jumat, 3 September 2021.
Menurut keterangan Ferry, Jokowi tidak mau disalahkan dalam permasalahan ini. “Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang,” tuturnya.
Lebih jauh, Ferry menjelaskan bahwa Jokowi mempersilahkan apabila pihak MPR ingin mengajukan amandemen UUD 1945.
“Beliau mengatakan 'kalau saya yang mengajukan, ya repot. Kalau pihak MPR atau senayan sana mau mengajukan ya silahkan saja. Saya tidak terlibat hal ini’,” sambung Ferry.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksektutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Mifhatul mengatakan bahwa isu tersebut merupkan titipan oligarki.
“Pertama, kalau isu amendemen 3 priode ini dipaksakan terus, ini tak lain adalah titipan oligarki politik,” ujarnya pada wartawan Senin, 6 September 2021.
Bukan tanpa alasan, menurut Adib amendemen itu seharusnya melalui sebuah proses dinamika di masyarakat. Apalagi mengingat Indonesia masih dihantam pandemi Covid-19 sekaligus ekonomi yang sulit.
“Sebab, rakyat adalah asas tertinggi untuk amendemen ini bisa dilaksanakan. Situasi pandemi dan ekonomi lagi sulit, muncul isu amendemen 3 periode? Ini ada titipan oligarki politik,” tuturnya.
Baginya, oligarki yang semakin haus tengah berusaha mendorong amandemen UUD 1945 dan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
“Mereka tidak punya simpati dan empati lagi soal kondisi rakyat. Jadi rakyat hanya dijadikan tameng soal dinamika kenapa amendemen perlu dilaksanakan,” imbuhnya. [pikiran-rakyat]
