KONTENISLAM.COM - Isu pemilu 2024 akan diundur ke 2027 tegas dibantah DPR RI dan KPU. Meski begitu, isu tersebut semakin bergulir seiring dengan munculnya wacana amandemen UUD 1945 yang diduga akan merembet pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Peneliti Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Unair, Herlambang P. Wiratraman membenarkan isu penundaan pemilu merupakan bagian dari skenario kekuasaan oligarki untuk memperpanjang kekuasaan. Adapun prasyaratnya adalah amandemen.
Untuk penundaan maupun memperpanjang pemilu, jelas Herlambang, strategi yang dipakai adalah membentuk PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) seperti saat era Orde Baru yang sebenarnya sudah dihapus dalam konstitusi.
"Saya kira penundaan pemilu itu juga bagian dari skenario kekuasaan oligarki," tegas Herlambang saat berbincang, Senin (6/9/2021).
"Jadi kalau wacana ini muncul, wacana penundaan pemilu, perpanjangan periode masa jabatan. Prasyaratnya adalah amandemen konstitusi. Karena kalau tidak amandemen konstitusi itu artinya tidak legitimate kepemimpinannya," jelasnya.
"Upaya yang dilakukan menunda pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden maka strateginya kan dikemas dalam bentuk membuat PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) yang sebenarnya PPHN atau GBHN namanya kalau dulu itu sudah dihapus, dihilangkan oleh konstitusi kita," tambah Herlambang.
Herlambang menyebut, alasan penundaan pemilu karena pandemi COVID-19 dinilai bukan problem dasar.
Sebab, menurutnya masih ada jalan keluar untuk menyelenggarakan pemilu. Ia kemudian menyinggung pengalaman pemilu elektronik yang pernah ada.
"Kalau urusannya pemilu tidak bisa diselenggarakan karena pandemi, kan ada jalan keluar. Buktinya Jembrana pengalamannya, Korsel sudah ada. Artinya vote itu sudah bisa dilakukan. Apalagi juga bisa diberi mekanisme yang memastikan protokol kesehatan di dalam pemilu," tuturnya.
"Ini beda dengan situasi awal-awal ya. Waktu itu pilkada dalam situasi meningkatnya penularan. Nah itu sangat membahayakan, apalagi Indonesia saat itu belum punya sistem kesehatan yang sangat baik," lanjut Herlambang.
"Kalau persoalannya penanganan pandemi belum selesai. Harusnya ditanya balik, kenapa gak selesai-selesai? Sementara negara lain sudah bisa. Kenapa negara kita masih berkutat urusan pandemi. India yang dulu kita saksikan, itu sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik," tegas dosen Hukum Tata Negara Unair itu.
Untuk itu, Herlambang tegas menolak penundaan pemilu 2024 dengan alasan masih pandemi COVID-19.
Karena ia menilai problem dasar bukan karena pandemi, namun komitmen politik yang lemah dari pemerintah.
"Itu hanya alasan saja. Urusan COVID kemudian memperpanjang. Gak, saya kira itu bukan alasan yang urgen. Ini apa, orang Indonesia bodoh apa. Bikin teknologi pemilu bisa, bikin teknologi yang lebih canggih bisa. Yang bikin gak bisa itu korupsi. Korupsi besar-besaran itu yang gak bisa," katanya.
"Alat harusnya canggih, yang bisa difasilitasi, dikembangkan, kita gak kekurangan ilmuwan tapi kan tidak pernah diupayakan. Jadi, sebenarnya kita punya tantangan, probelemnya itu komitmen politik yang lemah. Bukan problem COVID," tandas Herlambang.
Sebelumnya, isu pemilu diundurkan ke 2027 meramaikan lini massa Twitter. KPU menegaskan Pemilu 2024 tidak bisa diundurkan ke 2027.
Pimpinan DPR berharap masyarakat tidak termakan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk diketahui, isu ini muncul setelah sejumlah netizen mengunggah pemberitaan pada 2020 soal kemungkinan pemilu diundurkan ke 2027.
KPU telah mengeluarkan rilis yang membantah isu tersebut. KPU menyatakan pernyataan soal pemilu diundur adalah respons kondisi saat itu (Juni 2020) di mana tengah muncul usulan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.[detik]
