KONTENISLAM.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau kerap dikenal Risma belum lama ini kembali menyita perhatian.
Hal ini tidak terlepas dari aksi ngamuknya kepada petugas Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengurus dana bantuan sosial atau bansos.
Aksi ngamuk yang kembali ditunjukkan Risma ini terjadi di Gorontalo dalam kunjungannya pada beberapa waktu lalu.
Sontak saja, aksi ngamuk yang ditunjukkan Risma ke petugas tersebut langsung ramai dan bahkan disesalkan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.
Bukan kali ini saja Risma ngamuk dalam kunjungan kerjanya. Beberapa kali sikap serupa ditunjukkan sang Menteri dan membuat gaduh publik.
Terkait sikap Risma yang kerap ngamuk ini, anak buah Risma yaitu Sekjen Kemensos Harry Hikmat mengungkap bagaimana sikap Risma setiap kali kunjungan kerja.
Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari kebiasaan Risma yang kerap mengungkap masalah dalam tugas di kementeriannya.
Ketika melihat ada masalah, Harry mengatakan Risma ingin agar masalah tersebut bisa diselesaikan.
“Ya ini Masalah pertama, setiap kunjungan kerja, ibu (Risma) harus mengungkap masalah yang ada harus diungkap," ucapnya.
Ketika kasus ngamuk di Gorontalo, Mensos Risma juga dikatakan Harry sudah menyampaikan permintaan maaf ke Idah Syahidah, anggota Komisi VIII DPR RI yang juga istri Gubernur Rusli Habibie.
"Ibu (Risma) sendiri sudah minta maaf ke ibu Idah, anggota Komisi VIII. Bu Idah mungkin forward ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur langsung meminta maaf juga ke ibu Risma. Ini lebih kepada miskom," ujarnya, Senin, 4 Oktober 2021.
Menurutnya, ada kesalahpahaman pada rapat kerja di Gorontalo beberapa waktu lalu tersebut.
Pendamping PKH, Fajar Sidiq Napu menyampaikan sebanyak 26 penerima manfaat dicoret dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Namun, setelah Kemensos mengecek langsung, ke-26 penerima manfaat tersebut masih terdata dalam sistem bansos PKH. Hanya, mereka belum menerima penyaluran.
Harry mengatakan, dalam program PKH, pendamping yang mengecek updating data yang dilakukan Pemda. Untuk mekanisme data diusulkan untuk pembaharuan di DTKS.
Namun pada mekanisme itu belum tersampaikan pendamping yang seolah-olah Pihak Kemensos yang mencoret. Padahal, Kemensos tidak mencoret dan ada data PKH yang memang masih proses penyaluran.
"Jadi miskom karena proses. Waktu Bu Risma memimpin rapat itu kan sangat ketat, banyak aspek yang dibahas. Jadi ada 26 KPM, tambahan itu, miskomnya di situ. jadi disebut sudah dicoret, sebetulnya belum dicoret, tapi belum cair. Itu yang ada kekeliruan pendampingnya juga sudah diklarifikasi dan minta maaf," jelasnya.
Ia menambahkan Risma yang sebagai seorang ibu kepada anak jika ada kekeliruan, wajar menegur dan beliau selalu mengingatkan kepada semuanya bagaimana mengoptimalkan tentang DTKS.
"Jadi sudah clear ya wajar lah komunikasi seperti itu, komunikasi publik, kan ibu (Risma) sangat terbuka. Ya ini Masalah pertama, setiap kunjungan kerja, ibu (Risma) harus mengungkap masalah yang ada harus diungkap," ucapnya.
Seperti diketahui, kasus marahnya Risma tak hanya terjadi di Gorontalo. Beberapa kali Risma meluapkan amarahnya kepada jajarannya di sejumlah daerah.
Bahkan saat di Bandung, Risma sempat mengancam akan memindahkan seseorang ke Papua. [pikiran-rakyat]
