KONTENISLAM.COM - Keputusan Jokowi dan Maruf Amin menunjuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) mendapat kecaman dari berbagai kalangan.
Sebab, Megawati bukan akademisi yang terbiasa berurusan dengan riset di Indonesia.
Pelantikan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 yang ditetapkan pada Selasa 12 Oktober 2021 lalu.
Meski mendapat hujatan habis-habisan, namun PDIP percaya, keputusan tersebut sudah sesuai kebutuhan.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menyadari, hingga saat ini banyak pihak tak setuju dengan penunjukkan Mega sebagai Dewan Pengarah BRIN.
Namun, sekali lagi, apa yang sudah diputuskan kepala negara pasti sudah melalui pertimbangan panjang.
“Kami memantau adanya kritikan yang mempermasalahkan keputusan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mengangkat dan melantik Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Basarah melalui keterangan resminya, Kamis 14 Oktober 2021.
Basarah menjelaskan, tugas Dewan Pengarah BRIN ialah memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Sehingga, penunjukkan tersebut dirasa sudah tepat dan sesuai ‘kebutuhan’.
“Saya garis bawahi di sini adalah ‘berpedoman pada nilai Pancasila’. Ini artinya pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila,” terangnya.
Megawati Cocok untuk BRIN
Berkaca dari hal tersebut, Basarah pun bertanya-tanya, mengapa orang-orang tak setuju Mega menjadi Dewan Pengarah di BRIN?
Padahal, dialah sosok yang saat ini dibutukan badan riset tersebut.
“Apa yang salah jika Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan bahwa setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu,” kata Basarah. [/hops]
