KONTENISLAM.COM - Negara akan menerapkan aturan baru dalam menyambut periode liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Hal ini sejurus dengan perkembangan terkait situasi Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, termasuk ancaman gelombang baru Virus Corona yang sudah didengungkan pemerintah.
Di jajaran para menteri sudah satu suara, yakni pembatasan mobilitas massa saat libur Nataru tahun ini.
Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sudah menyebut ancaman virus Covid-19 jenis baru Delta AY.4.2 atau Delta Plus yang ada di Malaysia dan Inggris
Luhut mengatakan, di Malaysia telah ditemukan virus turunan dari varian delta yaitu Delta AY.4.2 atau Delta Plus.
Kabarnya virus tersebut mutasi yang ditemukan pertama kali di Inggris.
"Kan banyak yang (datang) dari Malaysia orang Indonesia masuk kemarin-kemarin. Jadi makanya kita lebih bagus untuk hati-hati, sedikit lebih susah tapi aman," katanya seperti yang dilihat pada Podcast Youtube Deddy Corbuzier, Jumat, 19 November 2021.
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa ia telah melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo terkait kondisi terkini hingga singgung wajib PCR.
"Saya bilang pak (Jokowi) kita nanti menjelang Natal dan Tahun Baru perlu kita pertimbangkan lagi (Wajib PCR)," ujarnya.
Pertimbangan menerapkan kembali aturan wajib PCR bagi penumpang pesawat, kata Luhut muncul karena kasus positif Covid-19 di momen perayaan Nataru berpotensi akan meningkat.
Dia melihat akan ada mobilitas masyarakat dalam jumlah besar untuk memanfaatkan Nataru.
"Kita lihat gini pergerakan mobilisasi masyarakat (Nataru) yang terlalu besar tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada pengendalian itu sama saja bawa penyakit itu," kata Luhut.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyatakan aturan perjalanan akan dirumuskan pekan ini.
"Jadi minggu ini kita akan rapat dengan Kapolri Kemenkes, Menteri Ketenagakerjaan, kita akan merumuskan bagaimana (aturan terkait) Nataru," kata Menhub Budi Karya dalam keterangannya.
Hasil rapat persiapan Nataru ini nantinya akan diserahkan dan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi kita akan ikut dengan apa yang diputuskan, apa yang diputuskan itu merupakan hasil dari kementerian dan presiden," ujarnya.
Sementara itu, kebijakan kembali melakukan wajib PCR direspons Rocky Gerung.
Dia melihat, semakin ke sini rakyat abai lantaran tak ada contoh yang baik dalam berdampingan dengan virus Covid-19.
Seharusnya kata Rocky yang terus digencar itu adalah pencegahan, yakni wajib masker bukan wajib PCR.
Kemudian juga perintah jaga jarak juga harus terus didengungkan karena itu poinnya.
Sehingga orang-orang yang saat ini abai tahu contoh nyata yang dilakukan pemimpinnya.
"Sekarang kan orang karena lebih familiar dengan wajib PCR, setelah hasilnya negatif mereka berpikir aman. Sehingga abai pakai masker. Padahal pencegahan efektif di mana-mana pakai masker dan jaga jarak," kata Rocky Gerung dalam channel Youtubenya seperti dilihat pada Jumat, 19 November 2021. [Sumber: pikiran-rakyat]
