/photo/2021/11/26/1158230720.jpeg)
KONTENISLAM.COM - Untuk sekian kalinya, pemerintah daerah (pemda) tidak mematuhi instruksi pemerintah pusat.
Ketidakpatuhan pemda itu khususnya berkaitan dengan penyerapan anggaran yang rendah, bahkan lebih rendah dari sebelumnya.
Hal itu membuat kesal orang-orang pusat, termasuk orang nomor 1 di republik ini.
Presiden Jokowi (Joko Widodo) menyampaikan kekecewaannya di depan para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia saat Rapat Koordinasi Nasional dan ANugerah Layanan Investasi 2021, Rabu 24 November 2021.
Hal itu terjadi karena masih ada anggaran yang ditimbun di bank alih-alih dibelanjakan.
Jokowi mengatakan, saat ini dana yang mengendap di bank mencapai 226 triliun.
Jumlah itu bukannya berkurang, justru terus menignkat dari bulan-bulan sebelumnya.
"Saya harus ngomong apa adanya dengan para gubernur, bupati, dan wali kota. Tadi pagi saya cek ke Menteri Keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun, justru naik. Saya dulu peringatkan, Oktober seingat saya Rp170 (triliun), ini justru naik menjadi Rp 226triliun,” katanya.
Menurut Jokowi, investasi merupakan jangkar pemulih an ekonomi. Tetapi, sebelum sampai ke situ, seharusnya uang yang ada dihabiskan terlebih dahulu.
”Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri aja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain agar uangnya masuk, logikanya enggak kena,” kata dia.
”(Harusnya) uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera habis, waduh udah enggak ada APBD, APBN udah enggak ada, baru mencari investor agar uang datang, logika ekonominya seperti itu. Ini masih Rp226 triliun, triliun lho, gede sekali ini. Kalau dimiliarkan Rp226.000 miliar, gede sekali ini,” kata dia.
Agar hal itu tidak terjadi lagi, Jokowi mengingatkan jangan ada lagi ego sektoral antara kementerian dan daerah.
Hal itu dilakukan guna memajukan daerah-daerah di Indonesia.
”Sekali lagi kementerian, daerah, agar kita semuanya ini meninggalkan ego sektoral kita, semuanya harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya, kota, kabupaten, provinsi, dan tentu saja memajukan negara kita Indonesia,” kata Jokowi.
Evaluasi
Wajar jika Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegur pemda yang realisasi APBD-nya masih rendah.
Menurut dia, realisasi APBD penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional seperti halnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Apa lagi, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna.
Pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda, Tito menjelaskan, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat.
Sebagai dampaknya, belanja daerah akan ikut meningkatkan daya beli serta konsumsi di tingkat rumah tangga.
Selain itu, belanja APBD juga dapat mendorong swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
”Karena kita tahu bahwa lebih dari Rp700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang- undang,” ujarnya.
Hingga saat ini ada beberapa daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Untuk itu, dia mengingatkan daerah-daerah yang capaiannya masih rendah agar mempercepat realisasi belanja.
”Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan akhir tahun, mudah-mudahan seperti itu, silakan digunakan, silakan dibayarkan sesuai aturan,” tuturnya.
Selain itu, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Kemendagri juga akan memantau realisasi APBD setiap pekan.
Bahkan, Tito menyebut akan melakukan evaluasi harian bersama sekretaris daerah kabupaten/kota dan jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.
Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah guna memonitor percepatan realisasi tersebut.
Pemerintah daerah cenderung menyimpan dana APBD di lembaga perbankan untuk mendapatkan imbal hasil atau bunga.
Hal itu menjadi salah satu sebab minimnya realisasi serapan anggaran daerah dan menyebabkan tingginya dana menganggur (idle) di lembaga perbankan.
”Memang ada moral hazard, dalam pengertian, deposito atau uang yang disimpan di bank, dana transfer, itu memang beberapa pemda sengaja melakukan itu agar mendapat manfaat dari dana deposito,” ujar Amir Arham, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo dalam webinar bertajuk Ekonomi Politik APBN, Utang dan Pembiayaan Pandemi Covid-19.
Suku bunga deposito di bank bjb misalnya, untuk tenor 1 bulan jumlah minimum 10 juta sebesar 4,5 persen. Jika tenornya 12 bulan, bunganya mencapai 5 persen.
Imbal hasil atau bunga yang diterima pemerintah daerah dari institusi perbankan, kata Amir, masuk ke dalam pembukuan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bunga bank menjadi paling tinggi pemasukkannya ketimbang komponen PAD lain seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
”Lain-lain PAD itu menjadi yang paling besar, salah satu sumbernya adalah deposito tadi. Itu motivasi penyebab di daerah dana idle menjadi tinggi,” kata Amir.
Hal kedua yang menjadi alasan tingginya dana idle pemerintah daerah yakni dinamika regulasi.
Menurut Amir, pemerintah pusat kerap mengubah kebijakan anggaran pemerintah daerah di saat APBD baru mulai berjalan.
Hal itu menyebabkan pemerintah daerah harus kembali menyusun ulang kebijakan anggaran daerah dan mengganggu pelaksanaan APBD.
”Misalnya, tahun 2021, APBD baru mau mulai berjalan, tiba-tiba sudah ada instruksi untuk melakukan refocusing,” kata dia.
”Artinya, dari sisi perencanaan, pasti akan mengalami kekacauan, akan melakukan perencanaan kembali dan pelaksanaan APBD terlambat. Kita tahu, APBD ini realisasinya menumpuk di triwulan keempat sehingga efektivitas pemanfaatan dana transfer itu biasanya juga tidak optimal,” kata Amir. [pikiranrakyat]
