KONTENISLAM.COM - Baru-baru ini Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi membantah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) mencari untung dalam bisnis test Polymerase Chain Reaction (PCR) selama pandemi Covid-19.
Menanggapi hal itu, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun buka suara. Ia menyoroti soal kekuasaan yang ada di tangan Luhut.
"Jadi kenapa kemudian orang mempermasalahkan, karena kekuaaan ada di tangan kanan, kemudian bisnis ada di tangan kiri, itu soalnya," ungkapnya di YouTube Refly Harun, Selasa 5 November 2021.
Menurut dia, bukan soal angkanya. Namanya conflict of interest memang harus memisahkan kepentingan kekuasaan dengan kepentingan bisnis.
"Tapi kalau bisnis dan kekuasaan di satu tangan, maka di situ orang melihatnya ada benturan kepentingan conflict of interest," kata dia.
"Jadi bukan soal angka-angkanya, karena kalau angka relatif orang bisa berdebat, angka resmi (atau) angka tidak resmi," sambungnya.
Lebih lanjut Refly Harun mempertanyakanm, kenapa harus memasuki bisnis ini ketika sedang menjabat.
"Apalagi jabatan kita terkait dengan kebijakan soal-soal yang misalnya penanganann Covid-19 melalui tes PCR dan lain sebagainya," ujar Refly Harun.
"Jadi, itu soalnya yang harus kita garis bawahi agar kita tidak salah diagnosis dalam memperlihatkan atau melihat persoalan-persoalan yang menjadi isu belakangan ini," tambahnya.
Menurut Refly Harun, sejatinay tidak bisa berbisnis di atas kekuasaan yang dimiliki.
"Kalau misalnya membentuk perusahaan dengan alasan tidak mencari untung rasanya aneh, kenapa tidak bikin yayasan sosial saja yang memang bergerak dalam rangka membantu korban Covid-19," katanya terheran-heran.
Akan tetapi, dia melanjutkan, kalau membentuk perusahaan tentu memilik tujuan mencari untung.
Perkara mencari untungnya tidak besa, itu soal lain.
"Jadi, sebenarnya kita bicara mengenai sebuah bisnis besar," imbuhnya. [pikiran-rakyat]
