KONTENISLAM.COM - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI KH Munahar Muchtar menepis tudingan pembentukan tim siber untuk menangkal serangan buzzer kepada ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan karena dana hibah Rp 10,6 miliar.
Munahar mengatakan tim itu dibuat karena maraknya pemberitaan saat ini yang dapat memecah belah, terutama umat Islam dan ulama.
"Dalam rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta (11/10) yang lalu, selain membicarakan program ke depan, juga membicarakan tentang makin banyaknya berita-berita yang terkadang ada indikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama," kata Munahar saat dihubungi, Sabtu (20/11/2021).
Munahar menjelaskan tim siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI. Dia menepis pembentukan tim karena berkaitan dengan dana hibah Rp 10,6 miliar.
Dia mengatakan tim itu dibentuk sebagai salah satu bentuk upaya membela umat dan ulama, yang merupakan bagian dari tugas MUI.
"Maka ada inisiatif dari kami untuk coba buat semacam ciber army untuk meng-counter berita-berita tersebut, terutama dalam membela umat dan ulama atau dalam kata lain beramar makruf nahi mungkar karena itu adalah salah satu tugas MUI. Jadi tidak ada hubungannya dengan dana hibah," ucapnya.
Munahar menjelaskan dana hibah tidak dipergunakan untuk mendanai tim cyber army.
Dana hibah, kata Munahar, hanya dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.
"Karena dana hibah hanya diperuntukkan melaksanakan program-program kerja serta operasional MUI dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, selanjutnya juga untuk tingkat kelurahan," ujarnya.
Munahar menilai orang yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah tak paham tentang MUI.
Selain itu, orang yang menuding dinilai Munahar tak mengerti soal pekerjaan MUI.
"Yang menghubungkan pembuatan cyber army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program MUI," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov. Hibah itu bernilai Rp 10,6 miliar.
"Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan," kata Luqman kepada wartawan, tadi.
"Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?" sambungnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu beranggapan cyber army yang dibentuk MUI itu berlebihan.
Dia menganggap MUI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies.
"Pembentukan cyber army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama, menurut saya berlebihan, tidak proporsional, dan membuat MUI menjadi kuda tunggangan untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Sungguh ini merendahkan harkat dan martabat organisasi MUI itu sendiri," kata Luqman.
Luqman menyebut cyber army itu ditujukan untuk melindungi Anies, bukan melindungi ulama.
Dia menyayangkan MUI lebih mementingkan Anies dibandingkan masyarakat
"Saya melihat, pembentukan cyber army MUI sesungguhnya lebih ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun mereka bilang untuk melindungi ulama, itu hanyalah upaya politisasi ulama untuk kepentingan Anies Baswedan," ujarnya.
"Seharusnya MUI lebih menunjukkan pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan penguasa. Menyedihkan!" tambahnya. [Sumber: detik]
