KONTENISLAM.COM - Legislator PKS, Mardani Ali Sera mengomentatri temuan puluhan ribu ASN yang masih menerima bantuan sosial.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut temuan ini menunjukan carut-marutnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah.
“Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah. Kesalahan dalam penyertaan data merupakan salah satu kekurangan program bansos,” ucap Mardani dilansir fajar.co.id dari akun twitter pribadinya, Selasa (23/11/2021).
Menurut Mardani, persoalan data adalah hal dasar yang sangat berpengaruh terhadap perhitungan anggaran.
“Data adalah hal mendasar karena berpengaruh pada penghitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran dan pengadaan,” ucapnya.
Ia pun meminta Pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama membenahi hal seperti ini.
“Jangan saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pegawai dibawah yang memasukkan data,” sambungnya.
Mardani menegaskan untuk pemerintah segera melakukan perapian terhadap pengelolaan big data dan single id number.
“Termasuk pada aspek Big Data (Data Raya) dan single ID number. Mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas Kementerian/Lembaga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menindaklanjuti informasi puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) menerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Langkah tindak lanjut ini merespons keterangan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menyebutkan 31.624 orang ASN mendapatkan bansos.
Padahal, mereka tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang menjadi sasaran bantuan, karena memiliki penghasilan tetap. [Sumber: fajar]
