KONTENISLAM.COM - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Sasaran kritik Anwar adalah pernyataan Menpan bahwa ada 16 calon pejabat eselon I yang tak lolos karena isteri atau suami mereka mengakses medsos tokoh radikal atau teroris.
"Pertanyaan saya, di benak Menpan RB ini yang jadi musuh negara hari ini apa saja?" kata Anwar Abbas, Rabu (15/12/2021).
Ia menegaskan dirinya setuju bahwa radikalisme dan terorisme itu musuh negara.
Tapi ada hal lain yang juga sama-sama menjadi musuh negara yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Mana yang lebih berbahaya, radikalisme dan terorisme atau KKN?" ujar Anwar retoris.
Ia menjawab sendiri pertanyaan itu bahwa sepanjang pengetahuannya yang namanya radikalisme dan terorisme masih bisa dikendalikan oleh Densus 88 dan kepolisian.
"Tapi siapa yang bisa kendalikan KKN?" ujarnya.
Dia lantas menyitir pernyataan Menko Polhukam Prof Mahfud MD bahwa korupsi di era reformasi ini lebih dahsyat daripada di masa Orde Baru.
Kalau memang disadari korupsi juga sangat berbahaya, lalu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?
Sebab dalam praktiknya kemudian revisi terhadap UU KPK yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR ternyata malah melemahkan kinerja lembaga anti rasuah tersebut.
Untuk diketahui, dalam acara peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Bidakara, Jakarta, 1 Desember lalu, Tjahjo Kumolo mengungkapkan dalam menyeleksi ASN pihaknya harus berani mengambil sikap untuk menentukan siapa lawan dan siapa kawan. Pengawasan juga dilakukan terhadap keluarga ASN, baik dari eselon I maupun II yang berbau radikal.
Tjahjo menuturkan setiap bulan selalu terbit SK pemberhentian terhadap ASN yang terpapar radikalisme.
Hal itu kata Tjahjo dilihat berdasarkan rekam jejak digitalnya.
Dari pemantauan tersebut, lebih dari 16 ASN gagal menjadi eselon I karena rekam jejak digital suami atau istri yang kerap memantau tokoh radikal di media sosial. [detik]
