KONTENISLAM.COM - Ekonom Faisal Basri mengatakan bahwa dia terkadang memikirkan kalau tidak seharusnya Presiden dibawa ke dalam urusan teknis.
Karena, Faisal Basri melanjutkan, jika terjadi sesuatu yang berakibat pada jatuhnya Presiden, maka negara akan kacau.
"Oleh karena itu saya membayangkan, oh kalau ada begini, ada investigasi, Perdana Menteri yang jatuh, jadi kita harus punya Perdana Menteri," kata Faisal Basri.
Mendengar pernyataan Faisal Basri, politisi Akbar Faizal mengaku tertarik dengan maksud dari adanya Perdana Menteri di Indonesia.
"Kita tidak mengenal sistem itu loh, Bang," kata Akbar Faizal, dikutip dari Youtube Akbar Faizal Uncensored.
Faisal Basri membantah kalau sistem Perdana Menteri tidak dikenal di Indonesia.
Dia mengungkapkan, dari tahun Pemilu pertama hingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada 1959, Indonesia memiliki Perdana Menteri.
"Djuanda itu, perdana menteri. Kemudian pindah namanya jadi menteri utama tapi perdana menteri karena tidak disukai," ujarnya.
Dia menyampaikan maksud Perdana Menteri bukan dalam artian Perdana Menteri yang dipahami di banyak negara.
"Djuanda itu Perdana Menteri, karena Bung Karno dulu kan gonta-ganti partai-prtai, Bung Karno kesal dengan partai-partai. Djuanda yang non partai dijadikan perdana Menteri," katanya.
Akbar Faizal kembali menanyakan jika memang seperti itu, maka siapa yang dinilai layak mengisi posisi tersebut.
Faisal Basri mengataka bahwa pemilihan Perdana Menteri ini kesepakatan partai-partai, dan biasanya partai yang memiliki suara atau kursi terbanyak.
Akan tetapi, jika melihat secara de facto sebenarnya sudah ada Perdana Menteri di Indonesia, yakni Menko Luhut Pandjaitan.
"Pak luhut Pandjaitan, de facto-nya ya. Karena praktis dia diberikan kewenangan oleh presiden untuk mengurusi berbagai bidang, hampir semua bidang," ucap dia.
Dia menjelaskan setiap bidang ada di Indonesia ini memiliki unsur inevstasi, sedangkan Luhut Pandjaitan sendiri merupakan Menko urusan investasi selain kemaritiman.
"Faktanya kan begitu, PCR apa, Covid dia urus, mobil listrik dia urus, ada Perpres-nya kan," tuturnya.
Faisal Basri menambahkan, Perdan Menteri yang dimaksudnya ini bukan mirip dengan tahun 1950-an.
Namun, dia lebih membayangkan sistem Perdana Menteri yang mirip seperti di Prancis, sehingga Presiden masih memiliki kedudukan kuat.
"Urusan luar negeri, ekonomi secara keseluruhan itu Presiden, nah Perdana Menteri urusan yang keseharian-keseharian gitu," pungkasnya. [pikiran-rakyat]
