KONTENISLAM.COM - Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti menyampaikan duka dan prihatin atas bencana gempa di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami beberapa saat setelah terjadinya gempa.
"Peringatan tsunami sudah dicabut, semoga tidak ada korban jiwa dari bencana ini," kata Novita kepada wartawan, Selasa (14/12/2021).
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini meminta BMKG dan BNPB untuk terus memantau keadaan terkini di Larantuka. Terutama kepada BNPB, Novita minta segera memberikan dukungan terbaik untuk masyarakat terdampak.
"Kepada BNPB, ini kerja keras akhir tahun dan tetap berikan yang terbaik untuk masyarakat. Tetap pantau seluruh wilayah terdampak," ucap Novita.
Novita juga meminta BNPB berkoordinasi dengan BPBD untuk menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak gempa Larantuka.
"BNPB dan BPBD harus koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk kebutuhan warga terdampak. Termasuk memperhatikan imbauan dari BMKG, mengingat masih ada potensi gempa susulan," tambahnya.
Diketahui, gempa Larantuka terjadi dengan kekuatan magnitudo 7,4. BMKG pun mengeluarkan peringatan dini tsunami mencapai Sulawesi Selatan hingga Maluku.
Gempa Larantuka terjadi kemarin pukul 10.20 WIB. Gempa berlokasi di titik koordinator 7,59 Lintang Selatan dan 122,26 Bujur Timur.
Gempa berpusat di 113 km arah barat laut dari Larantuka, NTT. Titik pusat gempa berada di kedalaman 10 km.
"Peringatan Dini Tsunami di Sulsel, NTT, Sultra, NTB, Maluku," demikian ditulis akun Twitter resmi BMKG.
BMKG memberikan arahan bagi daerah yang berpotensi tsunami. Untuk status awas, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berada pada status tersebut diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh
"Siaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berada pada status 'siaga' diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Waspada, pemerintah provinsi/kab/kota yang berada pada status 'waspada' diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai," demikian keterangan di situs BMKG.(akurat)
