Dalam aksi unjuk rasa itu, para kepala desa menuntut Presiden supaya merevisi Perpres nomor 104 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Beni Irawan mengatakan, ada sebanyak 354 kepala desa yang mengikuit aksi unjuk rasa ke Jakarta dan akan bergabung dengan kepala desa se Indonesia.
"Aksi tersebut dilakukan, untuk menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres nomor 104 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa," kata dia, Kamis (16/12/2021).
Dalam Perpres nomer 104 tahun 2022 itu, kata dia, disebutkan dana desa nantinya sekitar 40 persen untuk BLT, 20 persen pemberdayaan masyarakat, 20 persen penanganan Covid-19. Sedangkan yang dikelola desa hanya 32 persen. Hal itu telah diatur juga dalam Permen.
"Sebelumnyakan sudah diantur dalam permen, Jadi mana kewenangan desa," ungkap dia.
Menurutnya, aturan tersebut akan berbenturan dengan harapan masyarakat khususnya di wilayah selatan yang menginginkan pembangunan infrastruktur.
"Sementara harapan di masyarakat untuk infrastruktur tidak hanya BLT saja. Kalau kita yang di wilayah kota tidak jadi masalah, tapi bagaimana dengan selatan pemerataan pembangunan tidak seauai," kata dia.
Dia menegaskan, ratusan kepala desa yang pergi ke Jakarta, tidak akan kembali ke Cianjur sebelum ada keputusan dari Presiden untuk merevisi Perpres nomor 104 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Yanto Hartono mengaku, tidak mengetahui terkait ratusan kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta.
"Saya belum menerima laporannya, dan tidak ada pemberitahuan juga," singkatnya.[suara]
