KONTENISLAM.COM - Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menentang usulan fraksi PSI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut masalah sumur resapan. Pasalnya proyek tersebut dinilai Gembong sejak awal tidak berguna.
Menurut Gembong, Pansus dibentuk dengan tujuan memperbaiki sebuah permasalahan. Namun, sumur resapan itu sendiri dinilainya sudah tidak ada yang perlu diperbaiki.
"Ngapain bikin pansus? Kan sudah jelas bahwa manfaat dari sumur resapan itu kan tidak ada. Kalau buat pansus kan berarti ada hal yang perlu kami perdalam. Kalau sumur resapan ini kan kami sudah tahu," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (16/12/2021).
Karena itu, ia menilai tidak perlu sampai dibuat Pansus segala. Tidak ada urgensinya sampai DPRD harus turun tangan mengatasi masalah sumur resapan.
"Prinsipnya kan rakyat Jakarta sudah tahu bahwa, yang pertama penempatan sumur resapan banyak yang tidak sesuai. yang kedua dikerjakan dengan asal-asalan, yang ketiga manfaatnya tidak maksimal," jelas Gembong.
Tak hanya itu, anggaran untuk membuat sumur resapan di tahun 2022 sudah ditiadakan. Akan jadi percuma jika repot-repot membuat sumur resapan.
"Lagipula, tahun depan kan anggaran sumur resapan sudah tidak ada dalam APBD 2022," pungkasnya.
Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta, sebelumnya, menganggap proyek sumur resapan yang sudah dijalankan sejak era Gubernur Anies Baswedan meresahkan. Belakangan ini terjadi sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan terkait drainase vertikal itu.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian pun mengusulkan legislator Kebon Sirih membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan. Ia mengklaim menerima banyak aduan masyarakat terkait pembangunan sumur yang bermasalah.
Baca Juga:
PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan karena Bermasalah, Wagub DKI: Belum Perlu
Menurut Justin, perlu ditelurusi lebih jauh mengenai proyek tersebut. Apalagi pembuatannya di berbagai lokasi sudah menghabiskan Rp 400 miliar.
“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Rp 400 miliar resahkan warga,” ujar Justin kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).
Justin mengatakan data pembangunan sumur resapan tidak terbuka. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.
“Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi,” kata Justin.
Dia yakin pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan. Selain itu, dia ingin memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.
“Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari 411 milyar rupiah lebih ini." [suara]
