KONTENISLAM.COM - PDIP tidak setuju jika presidential threshold (PT) atau syarat ambang batas pencalonan presiden nol persen. Karena, presidential threshold masih dibutuhkan.
Terkait itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai, penolakan PDIP itu merupakan tanda, bahwa jika PT 0 persen tidak menguntungkan mereka.
“Partai besar semacam PDIP sebetulnya diam-diam sudah bikin survei internal, bahwa kalau threshold dihilangkan calon PDIP itu pasti kalah,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan di Refly Harun Channel, ditulis Minggu (19/12/2021).
Rocky mensinyalir, biang dari penolakan PT nol persen adalah partai-partai besar.
Mereka ingin pasang ‘barrier’ agar PT nol persen tidak terjadi.
“Jadi mungkin PDIP bikin itu karena menganggap dia pasti kalah. Kalaupun dia berani (PT nol persen), PDIP bikin saja press conference, ‘ok kami partai yang kuat, karena itu kalau di-nol-kan (PT), kami bersedia bertarung’,” kata ahli filsafat ini.
“Coba itu diucapkan kalau betul-betul partai besar dan berkualitas. Partai Golkar juga coba ucapkan itu. Itu yang kita tunggu,” sambungnya.
Rocky pun menyinggung PDIP yang menurutnya takut bila presidential threshold dihapuskan. Padahal, dengan partai besar, PDIP juga bisa menang meski berkompetisi dengan PT 0 persen.
“Jadi ini soalnya secara etis sebetulnya partai-partai yang pengecut gitu, besar doang, tapi nggak berani tarung,” tandas dia.
Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, pihaknya masih ingin memperkuat sistem presidential treshold. Pihaknya menganggap, syarat ambang batas pencalonan presiden masih dibutuhkan.
“Fraksi kami tegas dalam kaitan ini untuk memperkuat sistem presidential, PT masih dibutuhkan. Hal ini sebagai upaya mengharmonisasikan dan mensinergikan sistem presidential dengan multi-partai,” tegas Hendrawan saat dihubungi, Minggu (12/12/2021).
Hendrawan juga mengungkapkan, di Indonesia saat ini masih banyak partai. Agar efektif memang diperlukan presidential threshold.
Di mana, Presiden masih harus mendapat dukungan sejumlah parpol yang kuat. Jika tidak, kata Hendrawan, yang terjadi adalah penerapan sistem parlementer. [kronologi]
