KONTENISLAM.COM - Pengamat dan Peneliti Politik Islam dari The Polital Literacy, Muhammad Hanifudin, mengatakan bahwa ada konsep politik Khittah NU di balik pencalonan Gus Yahya dan Said Aqil Siradj.
Keduanya maju sebagai calon ketua PBNU dalam gelaran Muktamar di Lampung 22-23 Desember 2021.
Khittah NU ini adalah, menjadikan NU sebagai organisasi keagamaan dan berada di tengah-tengah masyarakat, bukan sebagai partai politik praktis.
Hal ini sesuai dengan khittah NU di muktamar Situbondo 1984 tentang hubungan NU dan politik.
“Dalam konteks politik, masing-masing keduanya komitmen untuk menjaga khithah NU,” tutur Hanif lewat pesan WhatsApp, Minggu (18/12).
Hanif Lantas menjelaskan, Khittah NU ini menjaga bahwa secara politik warga NU dibebaskan atas pelbagai aspirasi politik.
“Secara institusional, NU bukan partai politik atau bukan bagian dari partai politik tertentu. Warga NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya,” tambahnya.
Beda Said Aqil dan Gus Yahya soal Politik Praktis
Hanif lantas menjelaskan, terkait politik keduanya sepakat menunjung tinggi politik kebangsaan.
“Keduanya sepakat menjunjung politik kebangsaan. Politik moral dan etika. Namun demikian, keduanya memiliki sedikit perbedaan ketika dihadapkan pada pilpres, dimana salah satu calonnya adalah tokoh NU,” papar Hanif.
Inilah, kata Hanif, yang membedakan antara Gus Yahya dan Said Aqil terkait politik praktis.
“Kiai Said secara memilih untuk mendoakan calon tertentu, meskipun dengan tegas menyatakan tidak mengampanyekan. Sedangkan Gus Yahya, tegas menyatakan bahwa calon wakil dan calon presiden jangan dari pengurus PBNU,” tutupnya.
Gus Yahya dan Said Aqil diagggap calon paling kuat dalam gelaran forum tertinggi ulama NU tersebut.
Keduanya akan dipilih oleh perwakilan cabang NU di pelbagai wilayah untuk bisa duduk sebagai Ketua Tanfidziyah NU. [kompas]
