KONTENISLAM.COM - Rencana perombakan Direktur Utama (Dirut), Direksi, dan Komisaris sejumlah BUMN, terutama klaster Mineral dan Energi oleh Menteri BUMN Erick Thohir disoal DPR RI.
Salah satunya berasal dari anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, yang menilai rencana perombakan yang dilakukan Erick tak memiliki parameter yang jelas.
Menurutnya, penggunaan parameter yang jelas dalam perombakan suatu badan usaha harus digunakan, apalagi selevel BUMN yang menangani aset-aset strategis.
Sehingga perombakan bisa dipahami publik dan investor dengan baik, dan tidak dianggap bermotif subjektif.
"BUMN itu badan usaha yang harus jelas parameternya. Berbeda halnya dengan perombakan di tubuh lembaga politik seperti partai politik, yang tentunya kental dengan nuansa subjektifitas, karena menyangkut kesamaan ide (gagasan) serta loyalitas terhadap pimpinan," kata Yulian dalam keterangannya pada Senin (20/12).
Tanpa parameter yang jelas, ulian memandang perombakan yang dilakuan Erick malah bakal membingungkan publik, lantaran beberapa BUMN yang berhasil meraih laba ternyata pimpinannya malah mengalami perombakan.
Gunhar menambahkan, salah satu parameter keberhasilan sebuah badan usaha adalah bagaimana mereka mencapai laba usaha.
"Beberapa BUMN yang sukses mendapat laba malah dirombak. Padahal keberhasilan badan usaha adalah maraih laba," katanya.
Maka dari itu, Politisi PDI Perjuangan Dapil Sumatera Selatan II itu mempertanyakan urgensi rencana perombakan beberapa BUMN seperti PT Bukit Asam, PT Timah, PT Aneka Tambang melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Desember 2021 ini.
Padahal menurutnya, beberapa BUMN itu ternyata juga cukup sukses meraih laba. Misalnya di PT Bukit Asam (PTBA), PT Bukit Asam yang sukses meraih keuntungan Rp 7 triliun, yang notabene sebagai keuntungan tertinggi dalam sejarah berdirinya.
"Kemudian PT Aneka Tambang (ANTAM) yang berhasil menaikan laba bersih Rp 1,16 triliun di semester I-2021. Begitu juga PT Timah Tbk telah mencatat pendapatan usaha Rp 9,69 triliun hingga kuartal III 2021," terangnya.
Melihat rencana Erick yang tak tepat itu, Yulian mendorong Presiden Joko Widodo bersikap, agar jangan sampai langkah pembantunya itu malah menjadi batu sandungan pencapaian visi dan misi Presiden.
"Seorang menteri yang pada dasarnya seorang pembantu presiden tidak boleh berkehendak semaunya, tanpa arahan Presiden dalam urusan strategis. Apalagi, sejak awal Presiden Jokowi telah mewanti-wanti kepada para pembantunya, bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden," pungkasnya. [/rmol]
