KONTENISLAM.COM - Sidang perdana gugatan yang dilayangkan eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (10/3/2022).
Dalam hal ini, pihak tergugat adalah Presiden Joko Widodo, Ketua KPK Firli Bahuri, hingga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Novel Baswedan selaku perwakilan penggugat turut menyampaikan jalannya persidangan tersebut. Sebab, sidang berlangsung secara tertutup dan awak media tidak bisa meliput di dalam ruang sidang.
Novel mengaku terkejut dengan sikap Ahmad Burhanuddin, Kepala Biro Hukum KPK karena dianggap berbohong di muka persidangan.
"Saya juga terkejut ketika ada Kepala Biro hukum KPK, Ahmad Burhanuddin yang di persidangan, dia menyatakan kebohongan gitu ya," kata Novel di lokasi.
Novel menyatakan, kebohongan yang disampaikan eks koleganya adalah proses yang berlangsung di Ombudsman RI. Menurut Novel, apa yang disampaikan Ahmad Burhanuddin tidak semestinya disampaikan saat sidang.
"Walaupun yang dikatakan Ahmad Burhanuddin itu kemudian juga disampaikan kuasa hukum yang lain, yang kemudian menyampaikan dengan lebih jelas," beber dia.
Novel mengaku terkejut dengan sikap Ahmad Burhanuddin yang menyampaikan kebohongan dan menilai hal itu menjadi persoalan yang serius. Sebab, KPK adalah lembaga yang berbasis kepada integritas dan kejujuran.
Menurut Novel, integritas Ahmad Burhanuddin begitu cepat berubah. Hal itu, kata dia, begitu menyedihkan dan tidak patut.
"Artinya seolah-olah pegawai KPK selama ini itu adalah tidak jelas, dan itu saya kok agak terkejut karena kok bisa-bisanya menghina seperti itu di persidangan," tegas dia.
Gugatan itu dibuat oleh eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dkk yang dipecat lewat TWK tertanggal 1 Maret 2022 dengan nomor perkara nomor perkara 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Merujuk pada SIPP PTUN Jakarta, pihak penggugat adalah Hotman Tambunan dkk. Sedangkan, pihak tergugat adalah pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Jokowi.
Pihak penggugat, dalam gugatannya meminta agar PTUN menyatakan para tergugat untuk melakukan rekomendasi Ombusdman RI terkait maladministrasi yang ditemukan pada peralihan pegawai menjadi pegawai ASN. Mereka juga diminta untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM yang diduga terdapat perbuatan melawan hukum pada proses TWK.
Sumber: suara
