KONTENISLAM.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti kesepakatan antara parlemen bersama pemerintah serta penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Namun, di sisi lain, pembantu Presiden Joko Widodo, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan seolah-olah menginginkan Pemilu ditunda dengan analisa big data yang dia punya.
Dari perbedaan kelompok koalisi pemerintah itu muncul pertanyaan publik, bagaimana sikap Presiden Joko Widodo tentang wacana penundaan pemilu 2024, apakah akan mengikuti Luhut atau Puan Maharani.
Ketua Umum DPP Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Wanto Sugito menegaskan bahwa pemerintah dan parlemen serta penyelenggara Pemilu sudah senafas soal Pemilu dan tidak bisa diganggu gugat.
Wanto mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara sudah menyuruh anak buahnya Menko Polhukam Mahfud MD untuk memberikan penegaskan kepada publik, bahwa jadwal pemilu tidak akan berubah di 2024.
Menurut Wanto, penegasan sikap Jokowi itu sebagai sikap ikut parlemen dalam hal ini Puan Maharani yang saat ini menjadi orang nomor satu di DPR.
"Saya kira sudah satu irama antara DPR antara Legislatif dan Eksekutif senada,” ucap Wanto dalam acara diskusi virtual Forum Tebet bertemakan Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Rabu (15/3).
Dia mengatakan, Luhut tidak memiliki kapasitas untuk membangun opini publik tentang politik di Indonesia, sehingga pernyataan Mahfud MD menjadi bukti bahwa Jokowi tidak mau adanya penundaan Pemilu.
“Luhut kapasitasnya beliau untuk diikuti tidak ada, tidak perlu diikuti, pembantu presiden yang ngomongnya soal investasi dan maritim saja tidak usah ngomongin-ngomongin Pemilu,” tandasnya.
Sumber: RMOL
