KONTENISLAM.COM - Mantan staf ahli Menkominfo, Profesor Henri Subiakto mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah simbol demokrasi. Sebab Jokowi terpilih sebagai presiden melalui proses demokrasi.
“Jokowi bukan hanya kepala negara dan pemerintah tapi simbol demokrasi rakyat Indonesia. Dia naik karena demokrasi, jadi presiden karena demokrasi,” ujar Prof Henri melalui akun Twitter pribadinya, Senin 11 April 2022.
Adapun mahasiswa dan BEM SI dan sejumlah elemen masyarakat dan pelajar akan melakukan demonstrasi besar-besaran pada Senin 11 April 2022. Demo digelar penuntut ketegasan Jokowo menolak wacana 3 periode dan penundaan pemilu 2024.
Prof Henri mengatakan, aksi demonstrasi adalah bagia dari demokrasi. Tetapi jika demo menuntut Jokowi turun dari jabatannya, maka itu penghianat demokrasi.
“Demo kebijakannya silahkan! Itu bagian dari demokrasi. Tapi jika ada yg ingin ganggu dan turunkan sebelum 2024, itu penghianat dan perusak NKRI dan demokrasi,” ucapnya.
Sebagaiaman diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan jadwal pemilihan umum (Pemilu) akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Presiden memastikan tidak ada rencana penundaan pemilu atau wacana jabatan 3 periode.
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) soal Persiapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu 10 April 2022.
Pernyataan Jokowi tersebut menyusul adanya rencana demonstrasi dari BEI secara besar-besaran pada Senin 11 April 2022 besok terkait penolakan penundaan pemilu atau wacana jabatan 3 periode.
Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa 11 April Itu Biasa Saja, Pemerintah Nggak Usah Parno!
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi.
Presiden menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Sumber: populis
