KONTENISLAM.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menduga wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu akan berlangsung secara masif di berbagai daerah di Indonesia secara diam-diam.
Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan konsolidasi wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan sangat sistematis. Sebab, rencana dan mobilisasi agenda tersebut terlihat matang.
"Kami menduga wacana ini (perpanjangan masa jabatan presiden) juga akan berlangsung masif dan menyeluruh di daerah di seluruh Indonesia secara diam-diam," kata Rivanlee dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (10/4).
Rivanlee mengatakan meningkatnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan ke publik bertujuan sama, yakni membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih lama berkuasa.
Menurut Rivanlee, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu merupakan wujud 'kongkalikong politik' antar elite.
Tindakan ini dilakukan secara struktur dan dicurigai dimulai dari orang di sekeliling Istana.
"Wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu ini jelas merupakan bentuk kongkalikong politik antar elite," kata Rivanlee.
Rivanlee menegaskan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi lebih dari dua periode inkonstitusional.
Ia lantas menyatakan KontraS mendesak Presiden Joko Widodo mencopot menteri yang terus melontarkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Bisa dilakukan secara konkret oleh Presiden Joko Widodo dengan mencopot menteri yang terus menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden," kata Rivanlee.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu mencuat dalam beberapa hari terakhir.
Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda.
Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak.
Menurut Sumber, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Presiden Jokowi lalu memerintahkan anggota kabinet Indonesia Maju untuk tidak bicara penundaan Pemilu 2024.
Dia meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4). [cnnindonesia]
