KONTENISLAM.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai kalau peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ciut dibandingkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Refly menyimpulkan hal tersebut dari pernyataan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wiryanto yang menyebut partai berlogo banteng itu tak bisa apa-apa dengan kebijakan Luhut selama ini.
“Luar biasa. Bayangkan, partai penguasa tak bisa berbuat apa-apa terhadap sepak terjang seorang menteri yang selalu mengerjakan hal di luar tupoksi,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat (8/4/2022).
Lebih lanjut, Refly pun mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memerintahkan DPR untuk mengevaluasi kinerja para menteri, termasuk Luhut.
“Kenapa DPR tidak dipanggil sebagai pengawas kinerja Pak Luhut? Jangan menunjuk orang, tetapi kita sendiri mempunyai kelemahan,” ungkapnya.
Advokat itu pun menilai Presiden Jokowi tak secara eksplisit menyatakan penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan.
“Dalam arahannya, Presiden Jokowi hanya bilang ‘penundaan’ dan ‘perpanjangan’. Kita tidak tahu, jangan-jangan perpanjangan SIM dan STNK,” tuturnya.
Refly memaparkan Presiden Jokowi juga tak menegaskan apakah sang kepala negara setuju atau tidak dengan tiga periode.
“Sikap pribadi Jokowi sendiri seperti apa, kita tak tahu persis. Jadi, dia bermain di wilayah abu-abu, padahal menteri tak akan berani ngomong kalau presidennya jelas,” paparnya. [genpi]
