KONTENISLAM.COM - Pemerintah tidak perlu memaksakan diri meneruskan pembangunan ibu kota baru. Alokasi hingga Rp 30 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 barulah awal dari ratusan triliun rupiah yang bakal dihabiskan untuk membangun Ibu Kota Negara Nusantara itu. Sebelum mudaratnya meluas dan duit negara keluar lebih banyak, alangkah baiknya jika pemerintah menghentikan dulu proyek ini.
Di tengah situasi sulit yang mengimpit masyarakat akibat pandemi Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mestinya berpikir ulang sebelum menghamburkan uang rakyat untuk megaproyek yang tak mendesak. Anggarannya lebih baik digunakan untuk membiayai program prioritas, seperti penanggulangan kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi.
Investor yang digembar-gemborkan di muka akan ikut mendanai proyek nyatanya nihil. Ini sudah bisa ditebak sejak awal. Pemerintah tak pernah menjelaskan kepada publik model bisnis proyek ini. Apa imbalan bagi investor ataupun berapa tingkat pengembalian investasinya, tidak pernah dibuka ke khalayak. Tak ada pula penjelasan apa yang akan dibangun dengan duit negara dan bagian mana yang menggunakan duit investor.
Karena tata kelolanya samar-samar, berbagai klaim pemerintah mengenai proyek tersebut patut disangsikan. Yang paling jamak diketahui adalah soal penggunaan uang negara untuk mendanainya. Ketika mencetuskan pemindahan ibu kota, Presiden Joko Widodo menyebut proyek tersebut tak akan banyak membebani keuangan negara. Dulu pemerintah menyebut porsi APBN untuk mendanai pembangunannya hanya sekitar 20 persen.
Awal tahun ini, pemerintah meralatnya. Dari total Rp 466,9 triliun, lebih dari separuh nilai proyek atau 53,5 persennya menjadi tanggungan negara. Sisanya disebut berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Becermin dari kejadian sebelumnya, proyek yang awalnya didanai BUMN berakhir dengan penyertaan modal negara ke perusahaan pelat merah. Kerja sama pemerintah dan badan usaha juga berarti ada pengembalian investasi ke badan usaha tersebut. Singkatnya, negara keluar duit lagi.
Fakta bahwa penugasan kepada BUMN untuk membangun proyek mercusuar bisa menambah utang luar negeri juga jangan dikesampingkan. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri BUMN pada Februari 2022 mencapai US$ 58,34 miliar. Saat Jokowi pertama menjabat pada 2014, jumlahnya US$ 24,9 miliar. Melonjaknya utang BUMN tersebut akibat penugasan dari pemerintah untuk membangun sejumlah proyek strategis nasional.
Sebelum kerusakan lebih parah terjadi, pemerintah sebaiknya menunda proyek ini. Presiden Jokowi dan para menterinya harus meminta maaf kepada rakyat karena pernah mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tak akan membebani keuangan negara. Pemerintah jangan malah menutupi kesalahan dengan kekeliruan yang lebih besar. Sekali duit keluar, pemerintah akan terperangkap dalam situasi untuk mati-matian meneruskan proyek demi menyelamatkan diri.
(Sumber: Editorial Koran TEMPO, 20-04-2022)
