Imbas Ketidakpastian Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO, Pabrik dan Petani Sawit di Ujung Tanduk - Konten Islam
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Imbas Ketidakpastian Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO, Pabrik dan Petani Sawit di Ujung Tanduk

Imbas Ketidakpastian Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO, Pabrik dan Petani Sawit di Ujung Tanduk
 
KONTENISLAM.COM - Larangan ekspor sementara minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh pemerintah mulai dirasakan imbasnya oleh pengusaha dan juga petani kelapa sawit, lantaran waktu pemberlakuan aturan ini tidak menentu.

 

Perawakilan Rakyat Pelaku Usaha, Aidil Fitri mengungkap, pihaknya telah melakukan investigasi lapangan terkait stok CPO dan tandan buah segara (TBS) kelapa sawit.

 

"Dari hasil investigasi di lapangan semua tengki di pelabuhan penuh maupun di pabrik Oleh CPO yang sampai saat ini belum terjual. Sementara pabrik juga TBS menumpuk akibat dari belum bisanya CPO dan karnel untuk di ekspor," ujar Aidil dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (13/5).

 

Ketentuan larangan ekspor yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, khususnya untuk menyelesaikan masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sejak akhir tahun 2021, tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

 

"Presiden belum mencabut terkait larangan untuk ekspor CPO dan karnel. Bisa-bisa pabrik akan setop membeli TBS karena PKS (pabrik kelapa sawit) tidak bisa beroperasi karena tangki penampung CPO penuh," ungkapnya.

 

Maka dari itu, Aidil memandang perlu adanya pertimbangan dari Jokowi dan juga jajarannya di pemerintah untuk tidak melanjutkan kebijakan laarangan ekspor. Karena dia melihat, salah satu contohnya masyarakat di Jambi yang secara khusus hidup dari perkebunan sawit dan karet mulai ketar ketir kehilangan pendapatan.

 

"Saat ini sawit merupakan sumber penghasilan andalan masyarakat. Maka untuk itu masyarakat meminta kepada pemerintah agar segera mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang menentukan hajat orang banyak," tuturnya.

 

"Apabila hal ini tidak juga segera diatasi sementara kehidupan rakyat petani sawit terus berjalan, maka apabila PKS tidak membeli TBS petani sawit, mau dari sumber mana untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari," demikian Aidil. 

 

Sumber: rmol 


Ikuti kami di channel Telegram : https://t.me/kontenislam | Ikuti Kami di Facebook: Berita Indonesia | Flow Twitter Kami: @kontenislam_com

Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam
close