Ia menyebut, Presiden Joko Widodo alias Jokowi selaku kepala negara layak memimpin langsung gerakan tersebut.
Politisi senior Partai Golkar ini menilai, pascareformasi jilid I pada 1998, Indonesia belum tampak lebih baik dalam hal penegakan hukum, demokrasi, pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
"Reformasi jilid II ini sebenarnya sudah terlambat karena fasenya 20 tahun. Jadi sejak reformasi jilid 1, maka 20 tahun setelahnya harus sudah dilakukan reformasi pada 2018 sampai 2020 kemarin," kata Ridwan dalam keterangannya, Minggu 29 Mei 2022.
Ridwan menyebut ada beberapa alasan mengapa Indonesia perlu ada reformasi jilid II.
Pertama, ancaman ekonomi yang sampai saat ini belum ada kepastian, sehingga berpotensi mengakibatkan kerawanan sosial.
Kedua, adanya pandemi yang belum juga berakhir dan berdampak hebat terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan.
Ketiga, maraknya politik identitas yang sangat berpotensi memecah belah kerukunan atau keberagaman masyarakat Indonesia.
"Mau tidak mau, reformasi jilid II ini harus dilakukan, dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Reformasi adalah upaya mengeluarkan Indonesia dari krisis multidimensi, dan itu kendalinya ada di Jokowi," terang Ridwan.
Seperti halnya reformasi jilid 1 yang menghendaki adanya amandemen UUD 1945 selama empat kali.
Maka dalam reformasi jilid II ini, kata Ridwan, Jokowi juga perlu segera melakukan amandemen UUD 45 yang kelima, sebagai bentuk penyempurnaan.
"Perlu segera dilakukan reformasi konstitusi dengan amandemen UUD 45 sekali untuk yang kelima. Ini sebagai bentuk penyempurnaan dari amandemen sebelumnya agar Indonesia kembali on the track, sesuai dengan keinginan dan cita-cita pendiri bangsa yakni Sukarno-Hatta," terang Ridwan.
Kabinet Raksasa
Kemudian langkah selanjutnya adalah, dalam reformasi jilid II ini kata Ridwan, Jokowi perlu mengganti Kabinet Indonesia Maju dengan Kabinet Raksasa, caranya melalui reshuffle besar-besaran di dalam tubuh kabinet saat ini.
Menurut Ridwan Kabinet Indonesia Maju saat ini tidak tepat, karena faktanya Indonesia dianggap mengalami kemunduran.
"Kabinet Indonesia Maju diharapkan pada 2045, tepat Indonesia masuk 100 tahun kemerdekaan, baru maju benaran. Kalau sekarang masih menuju maju, belum maju,” ujar Ridwan.
Untuk saat ini, menurut Ridwan, yang cocok bagi periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi bukanlah Kabinet Indonesia Maju, melainkan Kabinet Raksasa.
Mengapa raksasa? Karena raksasa dianggap simbol kebudayaan masyarakat sebagai sosok makhluk yang kuat, dan mampu menyelesaikan banyak persoalan.
“Jadi raksasa itu bukan dalam arti kata yang jahat. Dalam cerita-cerita kebudayaan banyak raksasa yang digambarkan sebagai makhluk yang besar tapi dia baik hati, punya kekuatan hebat untuk menyelesaikan masalah,” terang Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57.
Misalnya dalam cerita Mahabarata, sosok Bima dalam kubu Pandawa juga digambarkan seorang raksasa yang memiliki tubuh besar, dan kuat, tidak terkalahkan.
Bahkan anaknya pun adalah seorang raksasa yang diberi nama Gatotkaca.
Gatotkaca ini adalah anak Bima dari pernikahannya seorang raksasi (raksasa perempuan) bernama Hidimbi.
Cerita soal reformasi, Ridwan sendiri sudah pernah menyerukan reformasi di tingkat Partai Golkar melalui Paradigma Baru Partai Golkar yang ia tulis dalam sebuah bukunya pada 2019 saat mau pencalonan ketua umum Partai Golkar.
Menurutnya, untuk menjadikan Golkar maju semua kader harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman.
Dulu, kata dia, pada periode 1999-2004, Golkar menang karena ada paradigma baru.
Namun sekarang paradigma itu bergeser. Karena paradigma itu bergeser, maka perlu direformasi.
"Kalau ini saya cakupannya baru di internal Golkar, tapi saat ini kondisinya yang perlu direformasi harus nasional, harus menyeluruh, kalau ini tidak sukses maka, akan berdampak pada Jokowi, karena dia yang dipegangi amanah yang besar untuk membenahi bangsa Indonesia," tandasnya. [poskota]
