KONTENISLAM.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berkali-kali ditekankan oleh Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman dan Investasi adalah murni bisnis atau business to business (B to B).
Proyek operasi dari kereta peluru yang menghubungkan Padalarang dari China yang kemudian dibentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesi China (KCIC).
Konfirmasi tersebut juga untuk menepis isu miring adanya jebakan utang China dalam upaya proyek pembangunan tersebut.
Luhut sendiri menyampaikan terkait Kereta Cepat Jakata-Bandung yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang.
“Itu adalah utang produktif. Ada yang bilang hidden debt. Itu yang bilang hidden debt saya text, kau datang kemari tunjukin hidden debt-nya di mana,” ucap Luhut dalam keterangannya, pada Kamis, 26 Mei 2022.
“Wong saya yang nangani kok. Hidden debt kalau dibilang G to G, ini tidak ada. Itu B to B,” tambahnya.
Penggunaan dana APBN memicu banyak kritik dan dinilai melanggar janji pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN menutupi kekurangan dana proyek Investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Bahkan sampai detik ini pemerintah dan pihak KCIC masih beranggapan proyek tersebut adalah B to B.
Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah resmi mendapat persetujuan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dan komitmen pendanaan dari China Development Bank (CBD).
“Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium (leading consortium) Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi Covid-19,” ucap Dwiyana Slamet Riyadi selaku Direktur KCIC.
Menurut Dwiyana, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.
Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.
Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia.
PMN yang akan dialokasikan pemerintah sebesar Rp 3,4 triliun, digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium.
Sedangkan pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp 64,9 triliun.
Dalam beberapa kesempatan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan BUMN.
Menggunakan skema business to business. biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan.
“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.
“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN,” ucap Jokowi menegaskan.
Jokowi mengungkapkan terkait penggunaan uang rakyat, pemerintah saja tidak bisa memberi jaminan jika proyek tersebut gagal.
Dikarenakan proyek kereta cepat penghubung dua kota dengan jarak 150km secara keseluruhan dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.
“Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya b to b, bisnis,” tegas Jokowi kala itu. [terkini]
