KONTENISLAM.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai perubahan anggota kabinet melalui reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), belum tentu menjamin perbaikan.
Menurutnya hal yang lebih penting adalah Jokowi menjaga fokus dan kekompakan para anggota kabinet.
"Karena kondisi negara dan rakyat kita saat ini sedang sangat berat. Butuh perbaikan kinerja secara signifikan dari kabinet, agar bisa membuahkan hasil berarti,"
Herzaky menyayangkan para menteri saat ini fokus pada agenda pribadi untuk menaikkan elektabilitas, apalagi ditambah menggunakan fasilitas negara.
"Para menteri malah sibuk dengan agenda sendiri, berupaya menaikkan elektabilitas yang tak kunjung bergerak. Apalagi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Rakyat sedang susah, butuh banyak dukungan dari negara, tapi sangat tidak etis dan keterlaluan kalau ternyata ada menteri yang malah menggunakan uang negara untuk kepentingan nyapres di 2024," tutur dia.
Demokrat menilai Jokowi harus berani dan tegas menegur menteri yang masih nekat berkampanye untuk Pilpres 2024.
"Mau diganti berulang kali, tapi para menteri malah sibuk berkampanye, tidak fokus bekerja untuk rakyat, kinerja kabinet tidak akan membaik juga. Presiden mesti menunjukkan ketegasannya, kemampuannya memimpin kabinet. Berani menegur menteri yang tidak fokus melaksanakan tugasnya. Bukan malah mendorong para menterinya sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024," ujarnya.
Meski demikian, Demokrat sadar bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden dan mengharapkan bisa menghasilkan perbaikan.
"Kita tunggu saja, kapan harga minyak goreng dalam kemasan bisa kembali ke harga awal sebelum kisruh berlarut-larut selama enam bulan terakhir ini, harga-harga sembako bisa stabil terjangkau, bukan stabil kenaikannya. Harga bahan bakar minyak, harga gas, harga listrik, tidak terus terkerek naik. Nah jika itu terjadi. berarti reshuffle ini ada manfaatnya untuk rakyat. Bukan tontonan pengalih perhatian sementara saja," bebernya.
Herzaky menilai sah saja reshuffle hanya mengakomodir kepentingan politik partai pendukung pemerintah, selama hasilnya bermanfaat untuk rakyat.
"Yang jadi masalah, kalau reshuffle berujung pada sekadar bagi-bagi kekuasaan antarelite, tapi tidak ada perbaikan nasib rakyat. Di era kepemimpinan Presiden RI ke-6, Bapak SBY, tahun 2004-2014, tujuan utama melakukan reshuffle adalah perbaikan kinerja kabinet," pungkasnya.
Sumber: merdeka
