KONTENISLAM.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik langkah pemerintah melibatkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) di pasaran.
Menurutnya, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran.
“Yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan,” tegas Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (2/6/2022).
“Terlalu berlebihan kalau Kasad ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya keterlibatan Kasad dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror,” sambungnya.
Politikus PKS ini menegaskan pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan migor.
Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi penyebab mahal dan langkanya migor di pasaran.
“Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin Kasad langsung, ke pasar-pasar,” sindirnya.
Mulyanto minta pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan migor ini.
Bukan dengan pendekatan pertahanan keamanan yang memunculkan ketakutan.
Pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan.
Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau dan Sumatera Barat.
“Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor,” tukasnya.
Sebelumnya, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman meninjau langsung Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.
Tujuan kegiatan ini untuk memastikan dan memantau harga minyak goreng dengan berdialog langsung terhadap pedagang pasar di sana.
Pengecekan langsung ke pasar-pasar yang dilakukan Dudung sebagai tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait keterlibatan Angkatan Darat untuk membantu Pemda dan Kepolisian, khususnya di wilayah pulau Jawa dan Bali terkait ketersediaan dan harga minyak goreng.
“Pagi hari ini saya mengecek dan memastikan langsung keterlibatan TNI Angkatan Darat, dalam rangka membantu pemerintah daerah sesuai perintah dari bapak Menko Marves, Pak Luhut yang disampaikan beberapa minggu lalu,” kata Dudung, Rabu (1/6/2022). [kronologi]
