KONTENISLAM.COM - Pengamat politik Refly Harun menyinggung mengenai Blok Politik Pelajar (BPP) yang meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kembali belajar demokrasi, lantaran menolak gugatan Presidential Threshold.
Refly Harun pun menyindir hakim MK, yang diduga tidak paham mengenai demokrasi, karena dengan kokoh mempertahankan Presidential Threshold (PT).
"Berat ya kalau hakim-hakim MK yang negarawan itu gak paham mengenai demokrasi dan terpaksa diajarkan oleh blok politik pelajar Delpedro Marhaen," ucapnya yang dikutip dari YouTube Refly Harun, (18/7).
Hingga kini Presidential Threshold atau ambang batas masih menempati angka 20 persen, dan sistem ini tidak ada justifikasi untuk dipertahankan.
Jika PT tetap dipertahankan dengan alasan penguatan sistem, maka semua itu hanya omong kosong, karena tidak ada yang bisa dicapai dengan ambang batas 20 persen.
"Padahal kita tahu tidak ada justifikasi untuk mempertahankan sistem Presidential Threshold 20 persen, karena apa yang ingin dicapai mengenai sistem penguatan presidensil kan, bulshit lah semuanya itu," bebernya.
Padahal dengan PT 0 persen, semua tetap bisa terakomodir, dan calon presiden pun pasti akan mendapatkan dukungan dari partai politik.
"Itu tetap bisa diakomodir dengan 0 persen, toh dalam 0 persen bukan berarti presiden tidak akan didukung, gak mungkin presiden yang menang tidak didukung oleh kekuatan partai politik," pungkasnya.[wartaekonomi]
