KONTENISLAM.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti soal kabar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang buka suara terkait masalah alih kendali Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dari PT Angkasa Pura II (AP II) ke kelompok usaha Lion Group.
Hal itu ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu mengatakan bahwa hal itu adalah pengalihan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga: Waduh, Ada Apa? Sudarsono Saidi: Jangan Menuliskan Tentang Polisi Tidur, Bahaya!
Said Didu juga menyebut bahwa alibi tersebut bisa berjalan dengan mulus.
"Pengalihan dari BUMN sepertinya akan mulus," ucap Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (22/7).
Kemudian, Said Didu juga menuturkan bahwa hal itu menjadi gambaran besar terkait oligarki yang ada berceceran di Tanah Air.
"Ini salah satu contoh bagaimana oligarki bekerja," imbuh Said Didu.
Terkait cuitan dari Said Didu itu, salah satu warganet turut memberikan komentarnya. Seperti warganet dengan akun @baca_ta***.
"Ada roadmap para komprador utk jadikan negeri ini koloni baru aseng, satu persatu mulai terlihat ada roadmap para patriot utk jadikan negeri ini berdaulat penuh. Sayangnya patriot2 di negeri ini sudah mulai punah, sebagian memilih hidup dalam kenaifan," ungkapnya.
Sementara itu, diketahui bahwa Kementerian Kemenhub telah buka suara terkait masalah alih kendali Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dari PT Angkasa Pura II (AP II) ke kelompok usaha Lion Group.
AP II dipastikan akan keluar dari bandara yang berdiri sejak 1920-an itu. Operasional bandara Halim selanjutnya akan dikelola oleh PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) milik Lion Air Group.
Dilansir dari pemberitaan yang disertakan Said Didu, hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati yang mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil laporan resmi dari pihak terkait, khususnya TNI AU.
"Kami masih menunggu hasil dari koordinasi yang dilakukan AP II bersama stakeholders terkait khususnya dg TNI AU," ungkap Adita Irawati.
Lanjut, Jubir Kemenhub itu berharap alih kelola ini tidak mengganggu operasional bandara. Terlebih mengganggu aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.
"Kami berharap hal ini tidak mengganggu layanan Bandara Halim dan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan tetap diutamakan," tegasnya.
Sebelumnya, PT ATS akan mengambil alih operasional Bandara Halim. Oleh karena itu, AP II dipastikan akan keluar dari dari bandara tersebut.
Keputusan ini berdasarkan rapat pada 20 Juli 2022 antara TNI AU, PT AP II, dan PT ATS yang sepakat melaksanakan serah terima pengelolaan lahan 21 hektare (ha) di Bandara Halim Perdanakusuma.[wartaekonomi]
