KONTENISLAM.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti peristiwa baku tembak polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
Hal tersebut ditanggapi Refly Harun melalui video di akun YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, Refly Harun menuturkan soal adanya kejanggalan pada peristiwa tersebut.
"Pembahasan mengenai Ferdy Sambo atau juga Brigadir J atau kasus yang mengatakannya PTP (Polisi tembak polisi). Tapi intinya adalah kasus kematian Brigjen tepatnya ya kasus kematian Brigadir J. Kenapa kemudian diperkarakan karena mati secara tidak wajar yaitu ditembak," tutur Refly Harun melalui video di akun YouTube pribadinya, dikutip Senin (25/7).
Refly Harun juga menyebutkan bahwa kematian Brigadir J masih menjadi pertanyaan besar soal motif dibalik peristiwa tersebut.
"Apakah akibat tembak-menembak ataukah karena disiksa terlebih dulu dan kemudian ditembak itu soal yang sekarang sedang bergulir dan sedang dilakukan proses penyidikankarena dugaan pembunuhan berencana itu naik ke tahap penyidikan bukan lagi penyelidikan dan konon sudah ada tersangka yang mengaku menembak yang mungkin bharada E," ungkap Refly Harun.
Menurut Refly Harun, ada yang menarik bahwa berseliweran kabar soal Closed Circuit Television (CCTV) yang ditemukan.
"Tapi kita tidak tahu dalam konteksnya apakah menembak karena perintah ataupun karena tembak-menembak sebagaimana diceritakan dari awal. Yang menarik kemarin kan ada berita yang mengatakan bahwa CCTV sudah ditemukan, yang barangkali akan mengungkap bagaimana kejadian sesungguhnya," ujar Refly Harun.
Hal itu akan tetapi sangat disayangkan. Menurut Refly Harun, seperti kejadian-kejadian dalam kasus KM 50 bahwa CCTV di rumah Irjen Ferdy Sambo itu rusak.
"Artinya kita tidak akan mendapatkan rekaman CCTV di sekitar, di dalam rumah Ferdy Sambo. Ini mirip seperti KM 50 tiba-tiba di lokasi kejadian CCTV-nya rusak dan bahkan pengunjung pun disuruh tidak merekam dan lain sebagainya dan lain sebagainya," ungkap Refly Harun.
Lanjut, Refly Harun pun mengharapkan adanya keadilan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut.
"Apakah ujungnya akan sama ya kita tidak tahu mudah-mudahan pihak kepolisian mampu mengungkapkan kebenaran keadilan. Mampu dan mau sesungguhnya ya bukan hanya mampu, tapi mampu dan mau mengungkapkan kebenaran dan keadilan tanpa berhitung soal resiko politik, resiko nama baik institusi dan lain sebagainya," ucap Refly Harun.
Sementara itu, Refly Harun juga menegaskan bahwa soal kejahatan itu akan tetap menjadi kejahatan. Serta, pihak penegak hukum sudah seyogyanya ungkap kebenaran.
"Karena kejahatan tetaplah kejahatan dan sebagai penegak hukum, wajib hukumnya untuk menegakkan hukum yang seluruh seluruhnya sebenar-benarnya," pungkas Refly Harun.[wartaekonomi]
