KONTENISLAM.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Hal tersebut ditanggapi Refly Harun melalui video di akun YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, Refly Harun menjelaskan perkara memperkuat presidential seperti yang dimaksud MK dalam gugatan Presidential Threshold yang ditolak.
"Memperkuat presidential itu adalah kita menghadirkan dua lembaga yang sama kuat dan efektifnya dalam ranah eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang kuat berhadapan dengan legislatif yang kuat pula," ucap Refly Harun melalui akun YouTube pribadi miliknya, Sabtu (16/7).
Kemudian, Refly Harun menyebut bahwa akan muncul keseimbangan antara keduanya.
"Nah sesama mereka ada yang namanya mengecekan balance sistem. Check and balance ini yang kemudian membuat efektiveness sistem pemerintahan presidensil yang didesain tidak ke deadlock," ungkap Refly Harun.
Lanjut, Refly Harun menuturkan misal kalaupun semua anggota DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), presiden bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun lalu. Sedangkan kalau semua anggota DPR menolak persetujuan Rancangan Undang-Undang, presiden bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
"Memang perlu mendapatkan persetujuan DPR, tapi pada masa sidang berikutnya sudah bisa dilaksanakan apa yang diinginkan presiden," ujar Refly Harun.
Kemudian, Refly Harun mengungkapkan bahwa dengan begitu tidak adanya deadlock presidential threshold.
"Jadi tidak akan ada yang namanya deadlock dalam presidential sistem kita dan kuat atau tidaknya presidential sistem kita kalau dalam perspektif eksekutif ya bergantung siapa yang berkuasanya," imbuh Refly Harun.[wartaekonomi]
