KONTENISLAM.COM - Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti kedekatan intim antara buronan KPK Bendahara Umum PBNU Mardani Maming dengan orang-orang di istana.
Eko Widodo menilai buzzer pemerintah menyerang Anies demi menutupi hubungan intim orang istana dengan koruptor tersebut.
Hal itu disampaikan Eko Widodo lewat akun Twitter pribadinya, pada Kamis 28 Juli 2022.
"Terlihat intim sekali hubungan maming dg istana, partai merah & ormas hijau..," ujar Eko Widodo.
"Pantas buzzer membabi buta serang Anies siang malam demi tutupi ini!!!," pungkasnya.
Terlihat intim sekali hubungan maming dg istana, partai merah & ormas hijau..
Pantas buzzer membabi buta serang Anies siang malam demi tutupi ini!!! pic.twitter.com/GIAvgAiVS5
— ???????????? ???????????????????????? (@ekowboy2) July 28, 2022
Sebelumnya, Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan jemput paksa terhadap Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming, Senin (25/7/2022). Namun, Maming tak ada di tempat saat tim lembaga antirasuah tiba di lokasi.
Dalam penjemputan paksa itu, KPK juga menggeledah apartemen yang diduga menjadi kediaman Maming.
"Benar, hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Ali menyampaikan bahwa pihaknya harus melakukan jemput paksa lantaran tim penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap eks Bupati Tanah Bumbu tersebut. Namun yang bersangkutan tidak kooperatif bahkan hingga dalam panggilan kedua pada Kamis (21/7/2022).
Ali menyebut tidak ada dasar hukum satupun bahwa praperadilan dapat menghentikan proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini. Diketahui, Maming kini tengah mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya itu.
Kekinian Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming diduga terlibat dalam kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang tengah diusut oleh KPK. Ia juga sudah berstatus tersangka di KPK.
Mantan Bupati Tanah Bumbu itu juga sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri selama enam bulan oleh KPK.[wartaekonomi]
