Dewi Tanjung mengaku tidak percaya jika Brigadir J melakukan pelecehan kepada istri Ferdy Sambo.
Hal itu disampaikan Dewi Tanjung dalam akun Twitter pribadinya, dikutip pada Senin 25 Juli 2022.
“Nyai tidak percaya kalau Yosua itu mencemek-cemek istri jenderal. Masa iya sih Yosua nafsu sama emak-emak gitu lho,” ujar Dewi.
Dia juga menyinggung kelompok tertentu agar bisa cerdas dalam membuat skenario kematian Brigadir J.
“Sehingga dia (Brigadir J) harus dihabisi agar tidak bersuara. Jadi bukan masalah perselingkuhan atau pelecehan. Sekali lagi nyai tidak percaya Yosua bersalah dalam kasus pelecehan seksual seperti yang dituduhkan. Yang cerdas deh bikin skenarionya,” imbuhnya.
Dewi juga meminta bukti hasil visum istri Ferdy Sambo jika memang terjadi pelecehan.
“Apa yang dilecehkan bu. Yang dicemek-cemek itu yang mana. Buktikan. Apakah diperkosa? Ada nggak bukti hasil visum diperkosanya. Kan pasti ada visumnya. Seperti pemaksaan-pemaksaan,” tegasnya.
Selain itu, dia juga mengkritik langkah istri Ferdy Sambo yang meminta perlindungan pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dia meminta agar istri Ferdy Sambo bicara dengan jujur tanpa harus ada yang ditutupi.
“Anda itu minta perlindungan dari apa? Dari siapa? Toh tersangkanya Brigadir J sudah mati ditembak disiksa dibunuh. Jadi minta perlindungan si ibu ini takut sama siapa? Apa sama rohnya Yosua. Kalau takut sama arwahnya Yosua bukan minta perlindungan sama LPSK. Tapi minta sama kiai atau dukun,” ujar Dewi Tanjung.
“Anda takut? Ya udah bicara jujur aja. Apa yang harus ditutup-tutupi. Tapi ya mungkin dia menjaga nama baik suaminya. Tentu ada yang dia korbankan yaitu kebenaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mabes Polri akhirnya memberikan izin otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua atau Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat yang diminta keluarganya. Akan tetapi, Mabes Polri memasang syarat standar internasional untuk otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua.
Mabes Polri menyatakan, itu perlu dilakukan agar otopsi ulang dilakukan demi keadilan. Karena itu, otopsi ulang itu harus dilakukan para ahli dan yang berwenang. Yakni kedokteran forensik dan pihak eksternal.
“Agar hasilnya sahih dan dapat dipertanggung jawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai standar internasional,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Rabu 20 Juli 2022.
Selain harus memenuhi standar internasional, otopsi juga perlu dilakukan audit. “Untuk autopsi mayat atau ekshumasi itu ada standar internasionalnya dan akan diaudit karena sesuai standar kode etik kedokteran forensik,” jelas Dedi.
Dedi beralasan, hal ini perlu dilakukan karena sesuai komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa kasus baku tembak ajudan Ferdy Sambo itu dilakukan secara transparan.[wartaekonomi]
