KONTENISLAM.COM - Kader Partai Demorkat Ardi Wirdamulia menyoroti kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghapus pungutan ekspor atas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta turunannya untuk sementara waktu, atau hingga 31 Agustus 2022.
Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani Indrawati bahwa kebijakan baru ini, pungutan ekspor untuk produk kelapa sawit dan turunannya menjadi nol rupiah.
Ardi menyebut bahwa kebijakan dibuat lalu dihapus merupakan kebijakan asal-asalan yang dibuat.
"Satu per satu kebijakan asal-asalan rezim terkait Migor/CPO dicabut lagi. Dengan korban di sana-sini cuma karena pengen keliatan kerja," ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya, Senin (18/7/2022).
Ia pun menyindir jargon Presiden Jokowi yang hanya kerja, kerja, dan kerja.
"Makanya, ngga bisa cuma kerja, kerja, kerja. Otak juga kudu dipakai," tambah Ardi.
Diketahui Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 115/2022 yang mengatur perubahan tarif pungutan ekspor terhadap CPO dan turunannya, antara lain tandan buah segar (TBS), biji sawit, kelapa sawit, bungki, CPO, palm oil, used cooking oil, fruit palm oil, dan lain sebagainya.
"PMK 115 ini memberikan perubahan tarif pajak ekspor terhadap seluruh produk CPO dan turunannya, hingga 31 Agustus 2022," kata Sri Mulyani usai melakukam konferensi pers tentang hasil 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting G20, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7/2022) dikutip dari WE Online.
Selanjutnya, per 1 September 2022, Pemerintah akan menerapkan pungutan ekspor yang bersifat progresif.
"Kalau harga CPO-nya rendah maka tarifnya juga sangat rendah. Sedangkan, kalau harganya naik, dia juga akan meningkat. Tujuan kami melalui BPDPKS mendapatkan pendanaan untuk mereka juga melaksanakan program yang berhubungan dengan stabilisasi harga, yaitu seperti biodiesel," tandasnya.[wartaekonomi]
