KONTENISLAM.COM - Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti perusahaan BUMN yang terancam dibubarkan Menteri BUMN Erick Thohir.
Hal itu ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu mengatakan bahwa kejadian itu baru terjadi.
Said Didu mengatakan bahwa salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi itu terancam pailit.
"Baru kali ini terjadi BUMN pailit," ungkap Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (22/7).
Sementara itu, turut menanggapi cuitan dari Said Didu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa ada indikator yang mengharuskan perusahaan BUMN tersebut lebih baik tidak berjalan lagi operasionalnya.
Arya Sinulingga menyebutkan bahwa hal itu lantaran agar tidak adanya kerugian yang membengkak.
"Om @msaid_didu supaya tdk merugi terus menerus dan harusnya sdh distop sejak lama tapi dibiarkan," ucap Arya Sinulingga melalui akun Twitter pribadi miliknya.
Lanjut, Arya Sinulingga bahkan kerap menyindir PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) atau Merpati Airlines telah resmi dinyatakan pailit.
Diketahui bahwa PT Merpati itu bangkrut ketika Said Didu menjadi Komisaris Utama.
"Btw Merpati juga sdh pailit..masih ingat Merpati kan Om?," imbuh Arya Sinulingga.
Sementara itu, dikutip dari Suara.com, ada sebanyakan 5 perusahaan BUMN yang terus-menerus merugi.
Perusahaan yang pertama yakni PT Industri Sandang Nusantara (ISN). Perusahaan yang mengolah tekstil dan benang ini sebelumnya beroperasi di tujuh wilayah yakni Makassar, Pasuruan, Malang, Semarang, Bandung, Cilacap, dan Tegal.
Lanjut, ada PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (PANN) bergerak di bidang multifinance telah mengeluarkan pembiayaan USD 34 juta untuk pesawat dan Rp150 miliar pinjaman bank namun tak bisa membayar cicilannya.
Ada juga perusahaan BUMN yang bekas kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni PT Kertas Kraft Aceh (KKA).
Perusahaan lainnya yakni PT Merpati Nusantara Airlines, serta PT Industri Gelas yang diminta langsung Jokowi untuk dibubarkan lantaran perusahaan tersebut tidak mampu lagi menanggung beban usaha.[wartaekonomi]
