KONTENISLAM.COM - Aktivis senior Sudarsono Saidi mengungkapkan hal yang seakan berkaitan dengan peristiwa baku tembak polisi yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Hal itu ditanggapi Sudarsono Saidi melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Sudarsono Saidi menuturkan bahwa harus berhati-hati dalam menulis soal polisi.
Sudarsono Saidi juga mengatakan bahwa hal itu bisa menimbulkan dampak yang membahayakan.
"Sebaiknya tidak menulis tentang polisi tidur. Bahaya!!!!," ucap Sudarsono Saidi melalui akun Twitter pribadi miliknya pada Jumat (22/7).
Sebelumnya, aktivis senior tersebut menuliskan dalam cuitan di akun Twitter pribadi miliknya soal Kapolres Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Budhi Herdi.
Sudarsono Saidi mengungkapkan bahwa keputusan tersebut dirasanya tidak adil lantaran ada beberapa posisi yang semestinya ikut ditindak.
"Tidaklah adil kalau hanya Kapolres Jaksel saja yg dicopot. Ada atasan Kapolres yang mesti ikut bertanggung jawab," imbuh Sudarsono Saidi.
Sementara itu, diketahui bahwa Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan keputusan dari Mabes Polri yang menonaktifkan Kepala Biro Paminal Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan serta Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdiitu terkait dengan kasus kematian Brigadir J di kediaman Irjen Ferdy Sambo.
Hal tersebut di jelaskan oleh Dedi Prasetyo bahwa Polri akan terus menjaga independensi dan transparansi dalam mengusut kasus kematian Brigadir J.
"Untuk menjaga independensi, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Pak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Menonaktifkan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan, kedua dinonaktifkan adalah Kapolres Jaksel, Kombes pol Budhi Herdi," tutur Dedi Prasetyo.
Kemudian, Dedi Prasetyo juga mengatakan bahwa timsus yang bekerja harus menjaga amanah. Hal itu seraya menjalankan tugas dari Kapolri agar kasus peristiwa polisi tembak polisi dapat ditemukan bukti lainnya.
"Timsus terus bekerja dalam rangka menjaga transparansi independensi, tim harus betul-betul jaga amanah itu sesuai dengan Bapak Kapolri agar pembuktian secara ilmiah adalah keharusan," ujar Dedi Prasetyo.[wartaekonomi]
