KONTENISLAM.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan soal nasib perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi Istaka Karya setelah resmi pailit. Hal itu dijabarkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Ia menyebut bahwa kelanjutan proyek yang digarap Istaka Karya akan ditentukan oleh kurator yang ditugaskan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Penentuan itu terkait kelangsungan proyek apakah dilanjutkan atau tidak diteruskan sama sekali.
"Kita serahkan kepada kurator, nanti kurator yang menentukan, ada proyek juga, itu nanti kurator yang menentukan. Mana proyek yang bisa diteruskan, mana yang tidak diteruskan. Karena sudah dipailitkan maka kurator yang menentukan," tutur Arya Sinulingga.
Terkait hal itu, justru beredar spanduk kampanye yang menggemborkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Terkait hal itu, salah satu warganet turut memberikan tanggapannya. Seperti akun @urip_wibowo77.
Akun tersebut mengatakan bahwa Erick Thohir yang seharusnya berfokus pada permasalahan pada amanah yang sedang diembannya, justru menjadi terbelah dua fokusnya.
"Disaat bumn ada yg bangkrut, dia malah umbar syahwat kekuasaan, bumn bakal jd sapi perah lagi deh," ucapnya.
Akun tersebut juga kerap menyindir Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang terciduk mengkampanyekan anaknya dengan memberikan minyak goreng gratis ke masyarakat.
"Yg kemarin kampanye anak ditegur jkw, kalo yg ini ga ditegor?? Bukan nya kerja kerja kerja urusin bumn bangkrut, malah.... Aaaaa ssyyuuu...jadi bersin deh," imbuhnya.
Sementara itu, Arya Sinulingga menegaskan bahwa belum ada keterangan resmi ihwal terkait nasib Istaka Karya.
Artinya, skema keberlanjutan proyek yang dimaksud akan diserahkan kepada BUMN karya yang lain atau dijual ke swasta masih dalam pembahasan.
Terlepas dari itu, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA Yadi Jaya Ruchandi menyebut bahwa pasca putusan pembatalan homologasi atau kesepakatan damai dengan kreditur kurator yang berwenang menentukan kelanjutan proyek tersebut.
"Kurator akan mempertimbangkan proyek-proyek yang menguntungkan, sehingga dapat digunakan untuk membayarkan kewajiban," ujar Yadi.
Ia pun menegaskan bahwa sejak putusan homologasi pada 2013 lalu, Istaka Karya tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
Tercatat per 2021 perseroan memiliki total kewajiban sebesar Rp1,08 triliun dengan ekuitas perusahaan tercatat minus Rp570 miliar. Sedangkan total aset perusahaan tercatat senilai Rp514 miliar.[wartaekonomi]
