KONTENISLAM.COM - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar menyoroti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berencana melakukan renovasi terhadap ruang kerja anggota Dewan Pengarah, Megawati Soekarnoputri sebesar Rp6,1 Miliar.
Menurut Gus Umar, seharusnya Megawati menolak rencana renovasi ruangan tersebut. Ia pun menilai Megawati semakin tidak memiliki empati terhadap rakyat.
Hal itu disampaikan Gus Umar dalam akun Twitter pribadinya, pada Senin 18 Juli 2022.
"Mustinya sbg ketum yg jualan wong cilik menolak ruangan kerja dr duit rakyat sebesar 6 M. Knp ya akhir2 ibu itu makin gak punya empati," ujar Gus Umar.
Mustinya sbg ketum yg jualan wong cilik menolak ruangan kerja dr duit rakyat sebesar 6 M. Knp ya akhir2 ibu itu makin gak punya empati.
— Bang Haji Umar Hasibuan (@UmarHasibuaan_) July 18, 2022
Seperti diketahui, ruang kerja Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri yang berada di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat bakal direnovasi.
Dalam desain yang tersebar, nantinya renovasi yang memakan biaya hingga Rp6 miliar itu akan dilengkapi kamar tidur.
Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan BRIN, Driszal Friyantoni memastikan renovasi sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.
"Benar, kita akan melakukan renovasi ruangan yang ada di lantai dua. Perlu saya informasikan, biaya Rp 6,1 M adalah biaya renovasi seluruh lantai dua," kata Driszal, saat dihubungi, Minggu (17/7).
Dia menjelaskan, lantai dua sebelumnya digunakan untuk ruang kerja Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Nantinya lantai tersebut akan dijadikan ruang kerja bagi 10 anggota Dewan Pengarah BRIN.
Dia melanjutkan, di lantai dua memang sudah ada kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang rapat, dan ruang kerja eks Kepala BPPT.
Disinggung mengenai rancangan ruang kerja yang terbilang mewah, Driszal memberi penjelasan. Ruangan itu bekas Kepala BPPT di mana sudah ada ruang istirahat. Nantinya, ruangan itu akan digunakan oleh Megawati. Bukan seluruh anggota dewan pengarah. [wartaekonomi
