KONTENISLAM.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung mengenai pemerintah yang juga belum memberikan anggaran terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU berharap agar pemerintah bisa segera mencairkan dana untuk Pemilu 2024, yaitu senilai Rp5,6 triluin untuk 2022, dari Rp8,6 triliun.
"Ini ada dua hal, satu soal organisasi pemilu, satu soal niat berpolitik, kan itu bedanya, KPU gak peduli mau jalan gak jalan koalisi yang penting dia dapet dana," ungkap Rocky.
KPU merupakan sebuah lembaga yang membutuhkan dana untuk menggaji para karyawannya, sehingga anggaran ini sangat penting.
"Karena ini soal menggaji orang juga, KPU juga kan orang gajian itu, itu masalahnya. Tetapi kita tetap lihat aktivitas di bawah itu soal dua tadi kasak kusuk politik masih jalan," ujarnya.
Namun, pemerintahah Jokowi mustahil untuk tidak memberikan dana pada KPU, karena akan dianggap mempunyai rencana membatalkan Pemilu 2024.
"Jadi pemerintahan oke paralel karena gak mungkin dong dia gak kasih uang, berati memang pemerintah dianggap merencanakan pembatalan pemilu," ucapnya yang dikutip dati YouTube Rocky Geung Official, Selasa (2/8).
Sementara itu, di saat yang sama pemerintah menduga terjalinnya kesepakatan politik, sehingga Pemilu 2024 tidak perlu ada, karena alasan ini maka uang untuk pemilu dicicil.
"Tapi pada saat yang sama pemerintah juga menduga keras bahwa kalau terjadi kesepakatan politik ya gak perlu pemilu, karena itu dicicil duitnya. Kalau dikasih semuanya gak balik lagi duitnya, jadi kira-kira tipu-tipuannya begitu," pungkasnya.[wartaekonomi]
