Kewajiban jangka panjang program pensiun 2021 membuat beban negara senilai Rp2.929 triliun, angka ini berkaitan dengan skema pensiunan PNS pay as you go.
Beban pensiun terbagi menjadi dua, pertama tentang kewajiban jangka panjang Rp1.427 triliun terhadap pensiun pegawai aktif, kedua terhadap pensiunan PNS sebesar Rp1.502 triliun.
Warganet dengan akun Twitter @UyokBack menyebut bahwa beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) bukan berasal dari pensiunan PNS hingga TNI.
Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tahun 2014, APBN telah terbebani dengan ambisi kepala negara beserta jajarannya dalam pemerintahan.
"Yang sudah nyata jadi beban APBN (sejak 2014, sekarang maupun yang akan datang) adalah tingkah polah dan ambisi Jokowi beserta jajaran dan pendukungnya, bukan pensiunan," ungkapnya yang dikutip dari Twitter, Sabtu (27/8).
Dua proyek Jokowi yang dianggap menyedot APBN pun disinggung, yaitu Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Anggaran IKN dialokasikan sebesar Rp23 triliun 2023, serta tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, Kementerian PUPR menjadi penerima paling besar yaitu Rp20,8 triliun.
Sementara biaya KCJB membengkak jadi Rp118,5 triliun, APBN telah berkontribusi dengan memberikan anggaran Rp4,1 trilun, padahal Jokowi pernah berjanji pembangunan ini tidak menggunakan APBN sama sekali.[wartaekonomi]
