Pembatasan pertalite dan solar diusulkan lantaran kuota sudah semakin menipis pada tahun ini, serta subsidi BBM sudah membengkak sebesar Rp502 triliun.
Menurut Sri Mulyani, ada tiga hal yang membuat alokasi APBN membengkak, yaitu volume BBM subsidi terus naik dari yang dikuotakan, harganya lebih tinggi dari estimasi, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Permintaan yang diajukan Menkeu ini disinggung sebagai alasan mengapa sekarang mencari BBM jenis pertalite cukup susah ditemukan.
"Yang sering alami kehabisan pertalite rupanya ini penyebabnya.." beber Eko Widodo yang dikutip dari Twitter @ekowboy2, Senin (15/8).
Selain itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan, lantaran membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Per Juli 2022, penyaluran BBM jenis pertalite sudah mendekati batas kuota, yaitu mencapai 16,8 juta kiloloter, hanya tersisa 6,2 juta kiloliter dari yang dipatok tahun ini sebesar 23 juta kiloliter.
Berdasarkan jumlah ini, maka kemungkinan kuota konsumsi pertalite hanya bisa disalurkan hingga September 2022, ini disebut sebagai akibat dari premium ditiadakan.
Reaksi putri Megawati saat kenaikan BBM era Susilo Bambang Yudhoyono pun kembali diungkit, dulu Puan menangis saat BBM akan dinaikkan sebesar 200 rupiah, pemerintah saat itu seolah tidak berpihak pada rakyat.
"Miris ya parte yg dulu mewek2 kini usulkan pembatasan BBM subsidi, buzzer auto mingkem!!" pungkas Eko Widodo. [wartaekonomi]
