Jokowi menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi menjadi proritas utama pemerintah, serta pembenahan total telah dimulai dari tiga kasus besar, yaitu Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda.
Kasus korupsi di PT Asabri disebut megakorupsi lantaran kerugian negara mencapai Rp22,7 triliun, yang bermula dengan kesepakatan investasi ilegal menggunakan dana perusahaan.
Sedangkan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya membuat negara rugi Rp17 triliun, serta kasus Garuda yang menelan kerugiaan negara Rp8 triliun.
3 kasus megakorupsi yang disoroti Jokowi tersebut ternyata dibongkar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), dan bukan Komisi Pemberantas Korupsi.
Sehingga kinerja Ketua KPK Firli Bahuri dipertanyakan, lantaran tidak ada satupun yang berasal dari lembaga anti rusuah tersebut.
"Jokowi bangga pamer 3 kasus megakorupsi, ajaibnya satupun tidak ada yang dr KPK, melainkan Kejaksaan Agung. Firli jangan cuma demo masak nasgor dong!" ungkap Lukman yang dikutip dari Twitter @hipohan, Kamis (18/8).
KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan, sehingga ada yang meminta agar dibubarkan karena hanya membuang uang negara.
"Lembaga-lembaga negara independen itu bubarin aja, kerjanya tidak ada yang becus. Buang2 uang negara saja," cuit akun Twitter *donc****.[wartaekonomi]
