KONTENISLAM.COM - Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang kesanggupan APBN memberikan subsidi BBM.
Jokowi menyebutkan bahwa tidak ada negara yang mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp502 triliun seperti yang dilakukan Indonesia.
"Apakah angka Rp502 triliun itu terus kuat kita pertahankan? Kalau bisa Alhamdulillah artinya rakyat tidak terbeban, tetapi kalau APBN tidak kuat bagaimana?" ujarnya yang dikutip dari CNN.
Di negara lain, harga BBM sudah naik dua kali lipat, yaitu sekitar Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liternya, sedangkan di Indonesia masih disubsidi.
Sementara itu, Said Didu menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun oleh Jokowi serta tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
"Bpkk Presiden yth, APBN itu disusun oleh Bapak - apalagi APBN 2020-2022, DPR tdk ikut. Artinya Bapaklah yg tentukan penggunaan uang rakyat," bebernya.
Sehingga keluhan Jokowi mengenai APBN yang tidak mampu untuk terus memberikan subsidi BBM dinilai tidak pantas, karena dia yang menentukan penggunaannya.
"Tmsk penggunaan utang rakyat yg Bpk buat. Stlh APBN berat krn besarnya cicilan utang, Bpk mengeluh. Jadi keluhan tsb sangat tidak pantas," pungkasnya yang dikutip dari Twitter @msaid_didu, Minggu (14/8). [wartaekonomi]
