KONTENISLAM.COM - Pakar Psikolog Forensik Reza Indragiri mengaku sependapat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut ada unsur psiko-hierarki dan psiko-politik dalam kasus tewasnya Brigadir J.
Reza menilai kode senyap itu ditandai dengan saling melindungi dan saling menutupi aib mereka yang menyimpang.
"Tegasnya, faktor-faktor organisasi dari dalam tubuh polri sendiri yang berusaha membiarkan ke sana, yang berusaha menyimpangkan ke sini," ujar Reza seperti dikutip dari Channel YouTube salah satu TV Swasta.
"Psiko-hierarki dan psiko-politik yang diungkapkan oleh Pak Menko Polhukam mengingatkan saya pada istilah code of silence, atau kode senyap," imbuhnya.
Dia menjelaskan kode senyap itu berkaitan dengan adanya grup di dalam institusi kepolisian.
"Tidak hanya berlangsung di satu atau dua institusi kepolisian saja, tapi ini merupakan sebuah fenomena, jadi ada sub-sub Mabes di dalam Mabes Polri itu sendiri," jelas dia.
Menurut dia, geng yang berada dalam institusi kepolisian tersebut bertolak belakang dengan kebijakan resminya.
"Mereka seperti duri di dalam daging, menjadi pengganggu," ujar dia.
Oleh karenanya, dia menilai kasus ini menjadi tantangan berat bagi Kapolri untuk meningkatkan solidaritas internal polri.
"PR (pekerjaan rumah -red) bagi Korps Tribrata, bukan hanya mengungkap kasus ini, bukan hanya pada aspek pidananya, tapi bagaimana melakukan pembenahan organisasi secara besar-besaran guna mengikis kode senyap dan membasmi berbagai klik yang mengganggu di dalam institusi kepolisian itu sendiri," ujarnya.
Reza menilai masyarakat tidak bisa berbuat banyak soal kode senyap tersebut. Pasalnya, hanya Kapolri dan Presiden yang bisa menghilangkannya.
"Masyarakat tampaknya tidak bisa berbuat banyak terkait dua hal ini, sungguh-sungguh marwah pimpinan Polri dan Presiden RI yang akan bisa menjadi penentu seberapa jauh kode senyap dan klik-klik dalam organisasi Polri bisa dikelola semaksimal mungkin," pungkasnya. [wartaekonomi]
