KONTENISLAM.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dipercepat.
Sampai saat ini RKUHP sudah hampir selesai, namun 14 isu masih harus dijelaskan kepada masyarakat, tapi Jokowi belum memutuskan kapan akan disahkan.
"Ini orang selalu anggap kalau pak Jokowi ngomong artinya yang dia lakukan itu yang dia kritikkan, kan dari segi teknis pembuatan Undang-undang kita tahu pak Jokowi menginginkan itu dipercepat," beber Rocky.
RKUHP mempunyai tujuan tertentu untuk Jokowi, yaitu agar dia sebagai presiden mempunyai akses dalam mengendalikan politik, apalagi politik oposisi.
"Supaya ada perangkat bagi dia sebagai presiden untuk punya akses pada pengendalian politik, terutama politik oposisi, itu kita tahulah dari awal," ucapnya yang dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (5/8).
Ini membuat hal yang bersangkutan dengan HAM serta demokrasi disembunyikan dalam pembahasan, karena selama berbulan-bulan draf RKUHP tidak ditemukan.
"Karena itu, hal-hal yang menyangkut kepekaan Hak Asasi Manusia demokrasi itu disembunyikan dalam pembahasan, kan berbulan-bulan kita gak pernah tahu drafnya," bebernya.
Selanjutnya, tiba-tiba draf RKUHP telah ada di universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kemudian langsung disosialisasikan.
"Lalu sekarang disuruh 'oke tampak sosialisasi', dari awal sosilasisi musti ada di rapat-rapat awal, pasal per-pasal dan itu yang gak terjadi sebetulnya," pungkasnya.[wartaekonomi]
