KONTENISLAM.COM - Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti mengenai bengkaknya biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), serta usulan pinjaman ke China.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan bahwa proyek Kereta Cepat tengah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dalam pembahasan di Beijing kita mengusulkan proporsi tetap 25 (ekuitas): 75 pinjaman CDB (China Development Bank). Di mana dari 25 persen tersebut, 60 persen adalah porsi ekuitas konsorsium Indonesia," kata Kartika yang dikutip dari Tempo.
Usai melakukan pengkinian studi kelayakan dengan melihat bengkaknya biaya, asumsi jumlah penumpang, serta biaya operasi, porsi pinjaman CBD akan diajukan.
PT Kereta Indonesi China (KCIC) tengah menyusun hal tersebut, sehingga pinjaman bisa diajukan ke CBD sebelum memasuki September 2022.
Menanggapi hal ini, Said Didu menyebutkan bahwa usulan pinjaman Kereta Cepat yang dianggap solusi ini merupakan pintu masuk perangkap China.
"Usul seakan solusi padahal itu pintu masuk perangkap jebakan China," ungkapnya yang dikutip dari Twitter @msaid_didu, Rabu (3/8).
Jika Indonesia menyetujui pinjaman tersebut, maka negara disebut tidak akan bisa melunasinya pada China, sehingga akan menimbulkan masalah baru.
"Setuju.. Debt Trap yg makin gila.. kalau ud masuk pinjaman ini.. Negara kita gak akan bs lunasin.. Kalau kondisi msh ky gni2 aja.." cuit akun Twitter @bang****.[wartaekonomi]
