KONTENISLAM.COM - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang memutuskan untuk mengalihkan penggunaan listrik masyarakat dari yang berdaya 450 Volt Amphere (VA) naik ke daya 900 VA.
Selain itu, untuk yang masyarakat yang memakai daya listrik 900 VA akan beralih ke listrik 1.200 VA.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyebutkan bahwa adanya paksaan dari kesepakatan pemerintah dan DPR.
Said Didu juga mengungkapkan bahwa hal itu lantaran agar pe
"DPR dan Pemerintah membuat kesepakatan memaksa rakyat menaikkan daya listrik agar listrik yg dihasilkan oleh pembangkit swasta bisa terjual. Rakyat buntung - investor listrik untang. Kurang apa lagi?," ungkap Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (15/9).
Sementara itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut bahwa kebijakan tersebut disepakati pada Senin (12/9).
"Bahwa tadi (Senin 12/9) salah satu kebijakan yang diambil menaikan 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA tanpa dikaitkan dengan kompor listrik. Kita sepakat dengan pemerintah," ungkap Said Abdullah.
Seperti yang diketahui, bahwa pelanggan listrik 450 dan 900 VA merupakan masyarakat miskin. Adapun pelanggan dan penggunaan listrik dengan daya tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Niat pemerintah dan Banggar DPR menghilangkan penggunaan listrik 450 itu ditujukan untuk menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami over suplai.
Said mencatat, bahwa PLN tengah mengalami over suplai listrik sebanyak 6 Giga Watt (GW) saat ini. Tak cukup sampai di situ, tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan over suplai sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.
Menurut Said, penggunaan listrik masyarakat dengan daya 450 VA sudah tidak jaman lagi. Kelak, dalam peningkatan daya 450 VA ke 900 VA itu dan ke 1.200 VA, PLN hanya perlu mengotak-atik perubahan meteran saja. "Sehingga tidak perlu biaya," tandasnya.
DPR dan Pemerintah membuat kesepakatan memaksa rakyat menaikkan daya listrik agar listrik yg dihasilkan oleh pembangkit swasta bisa terjual.
Rakyat buntung - investor listrik untang.
Kurang apa lagi ? https://t.co/NPW9YwrIJv
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) September 14, 2022
[wartaekonomi]
